Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan bahwa Komisi V sepenuhnya mendukung langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jembatan dan embung (bendungan) yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Hal itu disampaikan Huda saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kaltara, Selasa (28/10/2025).
“Kami ingin memastikan seluruh proyek infrastruktur di Kaltara bisa tuntas sebagaimana harapan Gubernur. Pemerintah pusat masih punya pekerjaan rumah besar untuk memastikan percepatan pembangunan di wilayah ini,” ujar Huda kepada koranmerdeka.co usai meninjau sejumlah titik pembangunan.
Menurutnya, Kaltara yang genap berusia 13 tahun pada 2025 harus mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah pusat. Sebagai provinsi termuda di Kalimantan dan berhadapan langsung dengan perbatasan Malaysia, pembangunan di wilayah ini semestinya berjalan seimbang dengan daerah tetangga seperti Kalimantan Barat (Kalbar) yang kini lebih maju dari sisi infrastruktur.
“Kita ingin paling tidak wajah pembangunan Kaltara sama dengan Kalbar. Karena ini sama-sama beranda depan Indonesia di perbatasan Malaysia. Kalau di Kalbar bisa, di Kaltara juga harus bisa,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Dalam kunjungan itu, Huda juga menyoroti sejumlah kebutuhan strategis yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, di antaranya pembangunan Embung Binalatung 2 dan 3 untuk memenuhi kebutuhan air baku seiring tumbuhnya kawasan perumahan dan industri baru di wilayah tersebut.
“Kita akan bahas usulan ini di Komisi V. Kalau memang masuk dalam kategori prioritas pembangunan nasional, tentu akan kita perjuangkan bersama pemerintah pusat,” ujarnya.
Terkait proyek pembangunan jembatan dan infrastruktur jalan yang tengah berlangsung, Huda meminta agar skema pembiayaan multi years dapat ditinjau kembali. Ia menjelaskan, sejumlah proyek yang direncanakan dengan anggaran Rp60 miliar semula dibagi dalam dua tahun anggaran, yaitu Rp17 miliar di 2026 dan sisanya pada 2027. Namun, jika seluruh anggaran bisa dialokasikan langsung pada tahun 2026, Kementerian PUPR menyanggupi proyek bisa diselesaikan lebih cepat.
“Kami sudah berdiskusi dengan Kementerian PU. Kalau anggarannya bisa disiapkan penuh di 2026, proyek itu bisa rampung pada akhir tahun tersebut, tidak perlu menunggu 2027,” papar Huda.
Selain itu, ia juga menyinggung rencana pembangunan jembatan yang diusulkan Gubernur Kaltara ke Kementerian PPN/Bappenas. Menurutnya, proyek tersebut akan dikawal melalui mekanisme di Komisi V agar dapat segera diproses.
Lebih lanjut, Huda mengungkapkan bahwa partisipasi APBN dalam pembangunan di Kaltara selama ini dinilai masih stagnan atau “stuck”, sehingga perlu dorongan politik yang lebih kuat untuk mempercepat realisasi anggaran ke depan.
“Kami mendengarkan langsung aspirasi Pak Gubernur. Memang ada kesan partisipasi APBN di Kaltara agak tersendat. Karena itu, ke depan kami ingin memperbaikinya, menebus ketertinggalan itu dengan memperjuangkan seluruh agenda infrastruktur dan transportasi yang dibutuhkan,” tutupnya.
