Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot mengatakan penurunan harga pupuk hingga 20 persen dan perbaikan sistem distribusi perlu diimbangi dengan pengawasan di lapangan. Sehingga, hal ini tidak ada lagi perbedaan harga yang melampau Harga Eceran Tertinggi (HET) di setiap kios.
Menurutnya, kebijakan penurunan harga itu dan perbaikan sistem tata kelola distribusi pupuk akan menjadi salah satu faktor dalam upaya mewujudkan swasembada pangan yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.
“Penurunan harga pupuk akan sangat dirasakan manfaatnya bagi petani, diharapkan juga mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani,” kata Adrianus dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, (24/10/2025).
Selain penurunan harga pupuk subsidi, lanjutnya, pemerintah telah mengambil langkah efisiensi dengan memangkas rentang administrasi tata kelola pupuk, hal ini akan sangat mempercepat layanan dan memudahkan sistem distribusi pupuk subsidi.
Adrianus menilai, sistem distribusi pupuk dengan rentang birokrasi yang panjang kerap berefek pada ketersediaan pupuk di kios-kios. Dampaknya, petani kadang mengalami keterlambatan penerimaan pupuk akibat stok belum tersedia.
“Keterlambatan pupuk memiliki resiko gagal panen lebih-lebih pada sawah tadah hujan, yang sangat bergantung musim dan anomali cuaca. Namun dengan adanya perbaikan sistem distribusi yang dilakukan pemerintah memungkinkan petani mendapat pupuk secara lebih cepat,” kata politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan penurunan harga, tapi juga melakukan penambahan volume pupuk bersubsidi sekitar 700 ribu ton hingga tahun 2029. Dan kebijakan ini merupakan langkah strategis yang sangat berdampak baik bagi para keluarga petani.
Sebelumnya, pemerintah resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, berlaku mulai Rabu ini, sebagai bagian dari terobosan besar pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi tonggak baru dalam sejarah pupuk nasional.
Ia menekankan bahwa selama puluhan tahun harga pupuk cenderung naik setiap tahun atau dua tahun sekali, namun kini justru berhasil diturunkan berkat efisiensi anggaran yang lahir dari gagasan besar Presiden Prabowo Subianto.
