Perjuangan seorang ibu muda di pedalaman Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menarik perhatian publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, warga terlihat menandu Nina (21) sejauh tujuh kilometer menuju Puskesmas Tompobulu menggunakan bambu dan kain sarung agar ia bisa melahirkan. Jalan desa yang rusak parah membuat kendaraan tak bisa melintas.
Setelah menempuh perjalanan penuh perjuangan, Nina akhirnya berhasil melahirkan bayi laki-laki dalam kondisi sehat. Namun, kisahnya belum berakhir. Dua hari kemudian, ia bersama bayinya harus kembali berjalan kaki melewati jalur rusak yang sama untuk pulang ke rumahnya di Dusun Cindakko, Desa Bontosomba.
Kisah pilu itu menuai simpati sekaligus kritik terhadap kondisi infrastruktur di wilayah pedalaman. Padahal, pemerintah kabupaten setempat sebelumnya telah berjanji memperbaiki jalan yang menghubungkan permukiman warga dengan fasilitas kesehatan tersebut.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta pemerintah daerah bertindak cepat memperbaiki akses jalan.
“Tentunya, kami merasa prihatin dan menyesalkan peristiwa ini. Semoga ke depan, tidak ada lagi kejadian yang seperti yang dialami warga di Maros tersebut,” kata Iwan Aras dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.copada Senin (20/10/2025).
Menurutnya, infrastruktur dasar seperti jalan desa adalah fasilitas publik yang wajib dipenuhi oleh negara. Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu lebih proaktif berkoordinasi dengan pusat untuk mengatasi keterbatasan anggaran.
“Bila Pemda kekurangan ruang fiskal, bisa meminta bantuan ke pusat. Apalagi Presiden Prabowo Subianto saat ini telah mengeluarkan Inpres Jalan Daerah, sehingga daerah yang membutuhkan dapat memanfaatkan ini,” ungkap legislator Dapil Sulawesi Selatan II.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang menjadi mitra Komisi V DPR siap memberikan bantuan melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2025–2026. Program ini difokuskan untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung swasembada pangan, termasuk di daerah pertanian seperti Maros yang masuk dalam kriteria penerima program.
