Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyapa dan mendengar langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025 di Gedung Serbaguna Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Selasa (14/10/2025). Bagi Cucun, momen reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan kesempatan untuk kembali turun ke bumi dan mendengar langsung denyut kehidupan masyarakat di daerah pemilihannya, Jawa Barat II, yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
“Aspirasi masyarakat luar biasa, banyak yang disampaikan, mulai dari masalah BPJS, UMKM, hingga infrastruktur jalan,” ujar Cucun dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co, Rabu (15/10/2025).
Sejumlah persoalan yang mencuat dalam dialog tersebut terasa begitu dekat dengan keseharian masyarakat. Mulai dari tunggakan iuran BPJS non-pemerintah, keterlambatan bantuan sosial, hingga kondisi jalan di wilayah selatan Bandung yang memerlukan perbaikan.
Politisi Fraksi PKB ini menegaskan, seluruh aspirasi itu akan dibawanya ke tingkat pusat untuk dicarikan solusi. “Kami di PKB selalu menekankan bahwa kehadiran wakil rakyat tidak hanya lima tahun sekali. Harus selalu ada di tengah-tengah masyarakat untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi mereka,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Cucun juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam mengatasi persoalan masyarakat. Salah satunya terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Kalau komunikasi antarpihak dilakukan cepat, masalah bisa selesai. Contohnya program BSPS, harus jelas mana yang ditangani kabupaten, provinsi, dan kementerian,” ujarnya.
Namun di balik seluruh program pemerintah, Cucun mengingatkan agar semangat gotong royong tetap dijaga. Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan itu merupakan modal sosial yang telah mengakar di masyarakat Indonesia.
“Walaupun kita hidup di era semua serba dibiayai negara, jangan sampai nilai gotong royong hilang. Ini modal sosial kita yang harus dijaga,” pesannya.
Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian khusus Cucun adalah perjuangan menghadirkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Bupati Bandung dan pihak kementerian agar wilayahnya bisa masuk dalam daftar penerima program tersebut.
“Pak Bupati sudah siap dengan lahan dan dukungan penuh. Tapi ternyata Kabupaten Bandung belum masuk dalam 114 lokasi prioritas Sekolah Rakyat. Setelah kami cek, ternyata anggaran di Kementerian Sosial belum terserap maksimal,” ungkapnya.
Setelah melalui komunikasi intens dengan kementerian terkait, akhirnya dilakukan verifikasi lanjutan. Hasilnya, perjuangan itu membuahkan hasil: Kabupaten Bandung dipastikan akan menjadi salah satu penerima program Sekolah Rakyat.
“Alhamdulillah, perjuangan kita membuahkan hasil. Kini Kabupaten Bandung akan memiliki Sekolah Rakyat agar tidak ada lagi warga yang tidak bisa mengenyam pendidikan layak,” tutur Cucun dengan penuh rasa syukur.
Sekolah Rakyat ini, lanjutnya, bukan hanya menghadirkan fasilitas pendidikan gratis, tapi juga menjamin kualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (kategori desil satu).
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekolah biasa, tapi sekolah berkualitas dengan dukungan pemerintah. Jadi anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap punya kesempatan yang sama,” pungkas Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.
