Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menilai kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup baik dalam menjaga kualitas kredit. Meskipun demikian, ia menegaskan BPD DIY perlu lebih agresif dalam mendorong pembiayaan sektor riil.
“Dari laporan direksi, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) di BPD DIY sekitar 3 persen. Itu masih dalam kategori wajar, bahkan di bawah rata-rata nasional. Yang menggembirakan, BPD DIY sudah mampu menyalurkan kredit ke UMKM dan bekerja sama dengan pelaku usaha di daerah. Ini langkah baik untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,” ungkap Toha kepada koranmerdeka.co usai melakukan kunjungan kerja ke BPD DIY, Yogyakarta, DIY, Jumat (3/10/2025).
Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menggulirkan dana Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempercepat perputaran uang di sektor riil. Menurutnya, hal serupa juga seharusnya diikuti oleh bank-bank daerah, termasuk BPD DIY.
“Kalau kredit perumahan (KPR) misalnya dipermudah, dampaknya akan luas. Ada tukang yang bekerja, material bangunan terbeli, transportasi bergerak, hingga warung makan pun ikut laku. Intinya, sektor riil akan berjalan dan ekonomi rakyat ikut tumbuh. Itu yang diharapkan pemerintah,” jelasnya.
Lebih jauh, Toha mengapresiasi inovasi BPD DIY yang kini tidak hanya bergantung pada dana APBD, melainkan lebih kreatif menghimpun dana masyarakat. “Dulu mayoritas dana BPD bersumber dari transfer APBD, DAU, atau DAK. Tapi sekarang justru dana masyarakat yang lebih besar masuk. Ini menunjukkan BPD sudah mulai mandiri dan dipercaya publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan BPD dalam mengoptimalkan peran pembiayaan daerah juga akan berkontribusi langsung pada pendapatan asli daerah (PAD). “Setiap kabupaten/kota pemegang saham BPD pasti akan merasakan manfaatnya. Jadi semakin sehat kinerja BPD, semakin besar pula kontribusinya bagi pembangunan daerah,” pungkas Toha.
