Komisi VIII DPR RI menyerahkan berbagai bentuk bantuan sosial dan program strategis saat melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (3/10/2025). Kegiatan ini dipusatkan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi VIII DPR RI berdialog dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan penjelasan terkait pelaksanaan berbagai program di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, serta pengembangan ekosistem halal.
“Sebagai upaya menindaklanjuti pertemuan ini, kami menghadirkan mitra kerja dari tingkat pusat seperti Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, BNPB, BPKH, dan BAZNAS. Tujuannya untuk menyinkronkan kebijakan dan anggaran pusat dengan pelaksanaan di daerah,” ujar Ansory Siregar dalam sambutannya.
Politisi Fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menegaskan bahwa salah satu agenda penting dalam kunjungan ini adalah meninjau langsung Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Kampus UIN Raden Fatah Palembang.
“Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan proses dan layanan sertifikasi halal berjalan sesuai regulasi. Kami mendukung penuh peran UIN Raden Fatah Palembang dalam membangun ekosistem halal di Sumsel, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” tambahnya.
Selama di Sumatera Selatan, Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI juga mengunjungi Sentra Budi Perkasa yang saat ini melaksanakan Program “Sekolah Rakyat”, sebuah inisiatif Kementerian Sosial yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Melalui program ini, kami ingin memutus rantai kemiskinan dan membuka akses pendidikan non formal bagi masyarakat rentan. Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk mengawal program-program pemerintah agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” tegas Ansory.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR RI bersama mitra kerja juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk Provinsi Sumatera Selatan, antara lain, DAK Non Fisik PPA TA 2025 senilai Rp2,9 miliar, Bantuan Sosial Kementerian Sosial senilai Rp1,6 triliun, meliputi: Bantuan sembako, PKH, ATENSI, program kearifan lokal dan keserasian sosial, bantuan 24.578 Sertifikat Halal untuk pelaku UMKM senilai Rp5,6 miliar, Bantuan Mobil Rescue dan Rumah Layak Huni dari BAZNAS, Program Beasiswa Haji BPKH untuk Provinsi Sumsel, Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren dari Kementerian Agama senilai Rp250 juta, dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 12.500 siswa/i madrasah.
Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Ansory Siregar (PKS) dan didampingi oleh sejumlah anggota dari berbagai fraksi, yakni: H. M Abdul Aziz (PDIP), Wibowo Prasetyo (PDIP), Hasan Basri Agus (Golkar), Endro Hermono (Gerindra), Hj. Lisda Hendra Joni (NasDem), K.H Maman Imanul Haq (PKB), H. Mohd Iqbal Romzi (PKS), Satori (NasDem) dan H. Zulfikar Achmad (Demokrat).
Kunjungan kerja ini mencerminkan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus mendorong efektivitas program-program nasional dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah.
