Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, menyoroti beban anggaran yang ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menopang operasional bandara Kertajati. Dalam rapat bersama Pemprov Jabar, terungkap bahwa sekitar Rp50 miliar per tahun masih harus dialokasikan untuk mendukung keberlangsungan bandara.
Menurut Saan, angka tersebut sangat besar dan tidak boleh menjadi pengeluaran sia-sia. Ia menekankan perlunya langkah strategis agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin bandara (Kertajati) ini memberikan manfaat, bukan menjadi beban. Kalau setiap tahun pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pengelola harus mengeluarkan dana besar tanpa dampak signifikan, tentu harus dicari jalan keluarnya,” ujar Saan kepada koranmerdeka.co dalam kunjungan kerja spesifik ke Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/10/2025).
Diskusi dengan Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, dan jajaran DPR juga membahas bagaimana strategi pembiayaan bandara dapat diarahkan pada peningkatan layanan, bukan sekadar operasional. Politisi Fraksi Partai NasDem ini menekankan bahwa pemanfaatan bandara harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan kemudahan mobilitas masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, DPR RI berencana menggelar rapat lanjutan di Senayan dengan melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan operator bandara. “Hasil kunjungan ini akan dijadikan dasar dalam mencari solusi komprehensif agar bandara di Jawa Barat tidak menjadi beban fiskal yang berlarut-larut,” pungkas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) ini.
