Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah menekankan pentingnya agar Badan Informasi Geospasial (BIG) mampu menyesuaikan program strategisnya dengan visi dan misi Presiden. Aqib lantas mendorong agar penyesuaian program tersebut turut diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, apa yang disampaikan Kepala BIG terkait rencana strategis untuk mendukung kebijakan Presiden perlu di-back up dengan alokasi anggaran yang jelas.
“Dan saya melihat ini belum masuk dalam pembiayaan, Pak Kepala BIG. Kalau ini memang menjadi sebuah rencana strategis untuk meng-cover dan mendukung kebijakan Presiden, alangkah baiknya kita perjuangkan di Banggar agar ada ruang terbuka menentukan alokasi anggaran yang kita setujui dan putuskan di Komisi XII untuk memperkuat BIG,” ujar Aqib saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI dengan Kepala BIG dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Lebih lanjut, Legislator Fraksi PAN tersebut kembali menyoroti perlunya BIG mengintegrasikan berbagai agenda prioritas Pemerintah ke dalam skema kerjanya. “Apalagi sekarang ini ada visi misi Presiden yang belum terakomodasi dalam skema kerja BIG. Misalkan ada program Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Garuda, kemudian pengentasan kemiskinan dan lain-lain,” tandas Aqib.
“Saya kira ini harus terformulasikan dalam rencana kerja BIG. Karena ini menyangkut persoalan anggaran BIG seperti yang sudah-sudah. Kita sebelumnya juga sudah membahas anggaran Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM. Prinsip dasarnya, kita sudah mendengar dari BIG yang telah membuat sebuah rencana program strategis,” tegas Aqib.
Sebagaimana diketahui, saat Rapat Dengar Pendapat atau RDP Komisi XII DPR RI dengan Kepala BIG dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) tersebut membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar).
