Anggota Komisi XIII DPR RI Hamid Noor Yasin mengatakan bahwa program-program pelayanan hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah haruslah berjalan on the track sesuai dengan rencana. Sehingga, hal ini berdampak agar masyarakat menjadi mudah dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.
“Kami (Komisi XIII DPR RI) melakukan fungsi pengawasan ke Kanwil Kementerian Hukum agar program yang dijalankan betul-betul on the track sesuai dengan rencana dan dalam koridor yang telah ditentukan, serta berdampak positif untuk masyarakat,” katanya kepada koranmerdeka.co usai pertemuan Kunjungan Kerja Komisi XIII di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
Ia melanjutkan, terkait dengan layanan-layanan hukum untuk masyarakat baik itu fisik maupun daring juga dilakukan monitoring dan evaluasi. Komisi XIII DPR RI mendukung dan mendorong agar Kanwil Jateng betul-betul bisa membawa dampak positif dan manfaat yang besar untuk masyarakat Jateng khususnya di 35 Kabupaten/Kota di Jateng.
“Dan juga layanan-layanan hukum lainnya, seperti notaris dan lain-lainnya tentunya kami harapkan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridor yang berlaku. Jadi anggaran yang sudah dialokasikan di kanwil ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan karena ke depan anggaran sudah kami tambah demi terlaksananya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembenahan atas masukan-masukan dari Komisi XIII DPR RI, ke depan semua kebijakan akan lebih berfokus kepada pelayanan untuk masyarakat Jateng.
