Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko meminta pemerintah melanjutkan program rumah susun untuk pesantren yang pernah dijalankan Kementerian PUPR di periode sebelumnya. Program tersebut dinilai penting untuk mendukung lembaga pendidikan keagamaan, namun belum terlihat dalam postur anggaran RAPBN 2026.
“Nah di 2026 ini saya lihat belum ada postur (anggaran untuk membangun rumah susun untuk pesantren) itu. Jadi kami mengusulkan kemarin adalah rusun lembaga pendidikan keagamaan,” kata Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Dilansir dari berbagai sumber, program pembangunan rusun santri sebelumnya sempat berjalan cukup masif. Pada 2021, Kementerian PUPR tercatat telah menyelesaikan sekitar 35 unit rumah susun pesantren di 30 provinsi. Setiap fasilitas dibangun dengan anggaran miliaran rupiah dan dilengkapi sarana dasar seperti meubelair, jaringan listrik, serta sanitasi yang layak bagi para penghuni.
Salah satu contohnya dapat ditemui di Kalimantan Barat. Rusun santri yang dibangun di provinsi tersebut berbentuk satu tower dua lantai dengan tipe barak Rembunai. Hunian itu terdiri dari 21 unit yang mampu menampung hingga 84 santri. Fasilitasnya sudah lengkap, mulai dari tempat tidur bertingkat, meja belajar, lemari, kamar mandi, hingga akses air bersih.
Contoh lain adalah rusun santri di Pondok Pesantren Al Mukminun, Kalimantan Utara. Bangunan dua lantai ini juga mampu menampung 84 orang dan dilengkapi perabotan standar seperti tempat tidur susun dan lemari. Serah terima rusun kepada pihak pesantren pun telah dilakukan, sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh para santri.
Selain rusun pesantren, perhatian juga diberikan pada pembangunan transportasi publik. Sudjatmiko mendorong agar Kementerian Perhubungan mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan fasilitas angkutan umum, karena akan berdampak positif bagi ekonomi, lingkungan, dan efisiensi energi.
“Untuk Kementerian Perhubungan, diusahakan bagaimana kita memperbanyak masyarakat menggunakan fasilitas publik, angkutan publik. Karena ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi penghematan BBM, lingkungan, dan lain-lain. Jadi bagaimana sarana-prasarana untuk mendorong masyarakat mau naik angkutan publik ini tinggi,” ujarnya.
Rapat kerja yang dihadiri sejumlah mitra kerja Komisi V DPR RI itu memiliki agenda utama pembahasan anggaran termasuk perkembangan pagu efektif anggaran 2025. Salah satu poin penting ialah tambahan alokasi dari hasil buka blokir. Selain itu, DPR juga memberikan persetujuan atas penyesuaian anggaran dari pagu indikatif ke nota keuangan, serta menyetujui permohonan tambahan pagu anggaran untuk tahun 2026.
Adapun mitra kerja Komisi V DPR yang hadir antara lain; Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Transmigrasi, serta Kepala BMKG. Sementara itu, pembahasan anggaran untuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta BNPP/Basarnas dijadwalkan berlangsung pada Senin (8/9/2025).
