Komisi V DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan penyerapan anggaran pemerintah. Persetujuan terhadap perubahan anggaran 2025 dan tambahan anggaran 2026 diharapkan dapat mendorong realisasi program lebih cepat, terutama menjelang akhir tahun ketika tantangan lapangan semakin besar.
“Perubahan anggaran tahun 2025 sudah kita tanda tangani. Kami berharap serapan (anggaran ini) bisa dikejar dengan cepat ya, terutama di akhir tahun. Akhir tahun ini biasanya cuaca kurang bagus, ini musim hujan dan tantangan di lapangan itu pasti lumayan besar. Sementara, di sisi lain, kita berharap APBN ini memberikan trigger atau daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” kata Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dalam Rapat Kerja dengan pemerintah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Ia menekankan pentingnya percepatan komunikasi terkait perubahan anggaran agar pelaksanaan program tidak terhambat. Menurutnya, Komisi V DPR RI berkomitmen menjadi mitra pemerintah yang mendukung penuh jalannya program, sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan.
“Oleh karenanya kami dengan cepat menyetujui setiap ada perubahan. Anggaran cepat disampaikan kepada kami, supaya kami cepat setujui dan tidak menjadi halangan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan,” ujarnya.
Lasarus juga menegaskan bahwa Komisi V DPR RI ingin memastikan setiap program yang sudah bersifat komitmen seperti kontrak jangka panjang maupun hak pegawai tetap berjalan tanpa hambatan. Sementara untuk belanja modal dan dukungan teknis, ia meminta kementerian dan lembaga memastikan urgensi serta skala prioritas yang tepat.
“Semoga itu tidak terlalu banyak mempengaruhi apa yang sudah disusun di Kementerian Lembaga. Karena sifat kami mendukung, men-support bagaimana mitra kerja Komisi V ini bisa berlari lebih cepat dan bisa lebih cepat menyerap anggaran dalam rangka APBN mendukung pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR RI bersama pemerintah membahas perkembangan pagu efektif tahun 2025, termasuk tambahan anggaran hasil buka blokir. Selain itu, DPR juga menyetujui penyesuaian anggaran dari pagu indikatif ke nota keuangan serta permohonan tambahan anggaran untuk tahun 2026.
Rapat kerja dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga mitra Komisi V DPR RI, antara lain Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Transmigrasi, serta Kepala BMKG. Sementara itu, pembahasan anggaran untuk Kementerian Desa serta BNPP/Basarnas dijadwalkan berlangsung pada Senin (8/9/2025).
