Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah bagi mitra kerja Komisi VII. Menurutnya, porsi anggaran yang ada saat ini tidak proporsional jika dibandingkan dengan kebutuhan program strategis kementerian terkait.
“Berdasarkan analisis kami dari Komisi I sampai Komisi XIII, anggaran paling kecil itu justru di Komisi VII. Dan itu tidak bisa dibantahkan sama sekali,” kata Saleh dalam rapat kerja bersama Kementerian terkait, di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Saleh mencontohkan, Kementerian UMKM yang memiliki peran penting dalam pemberantasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, hanya mendapat anggaran Rp222 miliar. Angka tersebut dinilainya jauh dari memadai untuk mendukung kebutuhan operasional kementerian.
“Sebetulnya mereka butuh ongkos, butuh gaji, butuh operasional, tapi anggarannya hanya Rp222 miliar. Itu sangat kecil sekali,” tegas Legislator Fraksi PAN dapil Sumut II.
Hal serupa juga terjadi pada Kementerian Ekonomi Kreatif yang anggarannya hanya Rp279 miliar. Bahkan, alokasi untuk lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI yang sebelumnya relatif besar, kini mengalami pengurangan. Sementara Kementerian Perindustrian yang dulu sempat mendapat anggaran hingga Rp3,5 triliun, kini hanya menerima Rp1,2 triliun dan bahkan berpotensi turun lagi.
Saleh menegaskan, pemerintah perlu meninjau ulang besaran anggaran terutama bagi kementerian yang sedang menghadapi tugas tambahan. Ia menyinggung Kementerian Pariwisata yang sebentar lagi akan memiliki mandat baru setelah RUU Pariwisata rampung dibahas.
“Kalau undang-undang pariwisata yang baru jadi, tentu ada tugas-tugas baru yang nyata. Maka anggarannya juga harus ditambah. Tidak bisa sama dengan anggaran sebelumnya,” ujarnya.
Komisi VII DPR RI berharap alokasi anggaran dapat lebih proporsional agar kementerian mitra kerja dapat menjalankan program-program prioritas secara optimal.
