Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menyoroti tingginya biaya logistik nasional yang menjadi hambatan besar bagi daya saing industri, khususnya sektor agroindustri, IKM (Industri Kecil dan Menengah), dan UMKM.
“Biaya logistik Indonesia masih sangat tinggi, mencapai 23–24 persen dari PDB. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya 13 persen dan Thailand 15 persen. Ini jelas menjadi beban bagi industri kita,” tegas Hendry usai kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Cikarang Dry Port (CDP), Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (28/8/2025).
Menurutnya, keberadaan Cikarang Dry Port merupakan salah satu solusi penting karena sudah mulai terintegrasi dengan jalur ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, Hendry menekankan perlunya perhatian khusus agar IKM dan UMKM agroindustri juga bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.
“Industri kecil menengah dan UMKM biasanya menghadapi kendala dalam volume ekspor yang relatif kecil. Mereka tidak mungkin menyewa satu kontainer penuh. Karena itu, perlu ada layanan less than container load (LCL) atau konsolidasi agar biaya logistik mereka lebih terjangkau,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, bekerja sama dengan CDP menyiapkan kebijakan afirmatif bagi IKM dan UMKM ekspor. Menurutnya, dukungan ini sangat penting agar pelaku usaha kecil bisa terintegrasi dengan ekosistem logistik nasional.
“Kalau industri besar tumbuh, seharusnya IKM dan UMKM kita juga ikut naik kelas dan mampu ekspor. CDP bisa menjadi hub ekspor mereka. Dengan kebijakan afirmatif ini, kita bisa mendorong lebih banyak produk lokal menembus pasar global,” ujarnya.
Ia menegaskan, efisiensi biaya logistik akan menjadi kunci agar agroindustri dan UMKM Indonesia dapat bersaing, sekaligus memperluas pasar ekspor. “Kita ingin agar industri kecil kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi benar-benar menjadi pemain global,” tutupnya.
