Komisi XII DPR RI menilai wilayah Indonesia Timur memerlukan penguatan sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini mengingat kondisi geografis yang terpisah-pisah sering menimbulkan kendala dalam pasokan energi. Upaya ini dinilai penting agar ketersediaan BBM tetap terjaga meskipun terjadi gangguan distribusi.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendorong Pertamina menyiapkan alternatif cadangan dan bunker penyimpanan BBM untuk mengantisipasi kondisi darurat. “Kita berharap Pertamina juga dapat mempunyai alternatif atau penguatan terhadap bunker-bunker penyebaran BBM. Jadi jika ada satu hal atau kejadian yang di luar dugaan, misalnya ada kecelakaan kayak kemarin di Kabupaten Jember, ada putusnya jalan, itu masih bisa terbantu penanganannya,” ujarnya kepada koranmerdeka.co dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (28/8/2025).
Ia menekankan pentingnya sistem reaksi cepat dalam menghadapi situasi darurat distribusi energi. “Sistem reaksi cepat terhadap tanggap darurat, kondisi distribusi itu harus kita perkuat lagi. Terutama di daerah-daerah Indonesia Timur, karena mereka kan wilayahnya terpisah-pisah. Maka ini perlu penguatan sistem distribusinya, bahkan kalau perlu ada sistem pengamanan,” tegasnya.
Bambang juga mengusulkan adanya buffer stock atau cadangan pasokan energi di sejumlah titik strategis. “Dalam artian pengamanan, ada buffer stock yang bisa kita siapkan sewaktu-waktu ada terkendala, misalnya terkendala pengiriman,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Ia mencontohkan keterlambatan distribusi BBM di Labuan Bajo akibat cuaca buruk yang menghambat pengiriman kapal. “Kayak kejadian kemarin di Labuan Bajo, ada sedikit kelangkaan beberapa hari karena ada kendala di pengiriman kapalnya. Cuaca kurang baik, akhirnya pengiriman terlambat,” ungkapnya.
Melalui langkah-langkah ini, Komisi XII DPR RI berharap distribusi BBM di wilayah Indonesia Timur lebih tangguh, transparan, dan mampu menghadapi tantangan geografis serta kondisi darurat secara cepat.
