Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan pentingnya modernisasi dan digitalisasi layanan imigrasi dalam menghadapi era disrupsi. Hal itu ia sampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bersama jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi, Kamis, (28/8/2025).
“Teman-teman, kita ini hidup dalam era disrupsi. Kalau kita tidak memanfaatkan big data dan internet of things, kita justru mempermalukan diri kita sendiri,” tegas Willy di hadapan pejabat Ditjen Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, serta Kepala Kantor Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau, Ujo Sutojo.
Menurut Willy, Indonesia harus belajar dari Singapura yang telah lebih maju dalam mengembangkan sistem digital, termasuk dalam layanan imigrasi dan keamanan perbatasan. “Singapura sudah bisa mendeteksi isi ponsel atau kadar alkohol seseorang saat masuk. Sementara kita masih manual. Itu artinya kita sedang menampar diri kita sendiri,” ujarnya.
Willy mendorong agar Ditjen Imigrasi segera mengembangkan aplikasi layanan imigrasi berbasis digital, baik skala nasional maupun khusus untuk Batam. “Dulu di masa Covid-19 kita punya aplikasi. Kenapa sekarang tidak dikembangkan lagi? Kalau perlu Batam buat sistem khusus, tidak masalah. Yang penting kita harus berbenah,” kata Willy.
Selain itu, Willy juga menyoroti pentingnya instrumen survei untuk memantau kondisi lapangan dan meningkatkan kualitas layanan imigrasi. Willy menegaskan, Komisi XIII akan mengevaluasi secara serius apabila masukan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.
Lebih jauh, ia menyinggung pentingnya strategi geostrategis dalam pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) serta perlunya sinergi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam agar manfaat ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan. “Kita jangan hanya jadi penonton. Event besar seperti Pacu Jalur bisa mendunia, tapi masyarakat di sini hanya dapat keramaiannya. Harusnya ada multiplier effect bagi ekonomi lokal,” ungkapnya.
Willy menutup pernyataannya dengan ajakan untuk bersama-sama memperkuat sistem dan layanan imigrasi demi kepentingan nasional. “Ini soal kepentingan kita bersama, bukan sekadar kepentingan segelintir orang. Pertanyaannya, kita mau terus tertinggal atau mau berbenah?” pungkasnya.
