Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menegaskan bahwa masukan dari Forum Tanah Air (FTA) akan menjadi perhatian serius DPR, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut Adian, aspirasi yang disampaikan FTA pada dasarnya merupakan hal-hal mendasar yang sudah seharusnya dijalankan negara, tanpa harus diminta oleh publik. “Misalnya tentang penegakan hukum, kekhawatiran terhadap ekonomi, pajak, PBB yang naik di banyak tempat, itu kan harusnya tidak perlu diminta. Negara dengan sadar seharusnya mengerjakan,” kata Adian saat diwawancarai koranmerdeka.co usai BAM DPR RI menerima audiensi FTA di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/08/2025).
Ia menambahkan, masukan FTA yang lebih detail, logis, dan ilmiah itu akan dipelajari lebih lanjut oleh BAM DPR RI. Selanjutnya, BAM akan mendistribusikan isu-isu tersebut kepada komisi terkait di DPR untuk ditindaklanjuti. “Kalau soal penegakan hukum mungkin bisa kita distribusikan ke Komisi III, kalau terkait HAM bisa ke Komisi XIII, dan seterusnya,” jelasnya.
Adian juga menekankan bahwa masukan dari masyarakat, termasuk FTA, akan mendorong DPR untuk kembali menguatkan fungsi pengawasan. “Tugas DPR itu ada tiga, yaitu bikin undang-undang, bikin anggaran, dan ngawasin. Kalau ada proses hukum yang berhenti, kita awasi supaya jalan lagi. Aspirasi-aspirasi seperti ini membuat kita yang tadinya mau berhenti, jalan lagi,” tegas Legislator Fraksi PDI-P dapil Jawa Barat V.
Dengan demikian, BAM DPR RI berkomitmen untuk tidak hanya menjadi penyalur aspirasi, tetapi juga memastikan setiap masukan publik mendapat tindak lanjut konkret sesuai mekanisme yang ada di parlemen.
