Komisi II DPR RI mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN untuk segera memperkuat kapasitas dan anggaran pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Aceh. Dalam kunjungan kerjanya, Wakil Ketua Komisi II mengungkapkan bahwa kantor pertanahan di Aceh menghadapi banyak tantangan teknis dan administratif yang belum teratasi.
“Salah satu kendalanya adalah kurangnya pemberdayaan pegawai di tingkat kabupaten/kota, serta minimnya anggaran untuk proses pengukuran tanah,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima saat memimpin kunjungan kerja di Kantor BPN Aceh, Kamis (25/7/2025).
Menurutnya, reforma agraria sebagai program strategis nasional harus diiringi dengan tambahan anggaran untuk pengukuran tanah serta pelatihan bagi pegawai di Kantah dan Kanwil. Tanpa langkah konkret ini, target reforma agraria hanya akan menjadi ambisi tanpa realisasi.
Aria Bima juga menyoroti pentingnya sinergi antara BPN dengan pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten/kota di Aceh dinilai belum sepenuhnya diberdayakan dalam pelaksanaan program ini, padahal peran mereka sangat penting terutama dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik agraria yang muncul di lapangan.
Selain itu, Komisi II DPR akan mengusulkan agar pelaksanaan reforma agraria di Aceh mendapat prioritas dalam pembahasan APBN 2026. “Kami ingin ada langkah konkret, bukan sekadar komitmen di atas kertas,” ujarnya.
Pihaknya juga menegaskan bahwa program ini harus sejalan dengan semangat Otonomi Khusus Aceh, yang memiliki kekhususan dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya. “Reforma agraria ini harus menjadi bagian dari strategi pembangunan berkeadilan di Aceh,” tegasnya.
