Dalam kunjungan kerja reses ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi menyoroti masih minimnya pemerataan infrastruktur dasar, terutama akses listrik, di wilayah timur Indonesia. Ia menegaskan pentingnya perhatian serius dari pemerintah pusat dan BUMN untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.
“Yang namanya Papua atau wilayah timur, sangat-sangat perlu mendapatkan perhatian. Agar tidak ada kesenjangan. Tidak ada perbedaan yang mencolok, terutama terkait infrastruktur dasar yang mereka miliki,” tegasnya kepada koranmerdeka.co usai pertemuan, Jumat (25/7/2025).
Dalam momen tersebut, Komisi VI DPR RI melakukan dialog dengan sejumlah mitra strategis, seperti PLN, Telkom, BRI, dan Kementerian Perdagangan, guna menggali sejauh mana dukungan dan intervensi yang telah diberikan kepada masyarakat Papua, khususnya di wilayah Papua Barat Daya.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah masih rendahnya akses listrik di sejumlah daerah. Berdasarkan data yang terhimpun, saat ini terdapat 44 desa di Papua Barat Daya yang belum teraliri listrik. Desa-desa tersebut umumnya berada di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau, dengan kondisi geografis yang menantang serta infrastruktur dasar yang belum memadai.
“Di Jawa, hampir semua masyarakat sudah punya akses listrik. Tapi di sini, masih ada ribuan rumah yang belum tersambung. Masih ada 44 desa yang belum dialiri listrik, ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Melalui program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah bersama PLN sebenarnya telah berkomitmen untuk memperluas akses kelistrikan ke seluruh penjuru negeri, termasuk wilayah terpencil dan tertinggal. Program ini antara lain mencakup pembangunan jaringan distribusi listrik, pembangkit-pembangkit baru, serta penyambungan listrik secara gratis untuk rumah tangga kurang mampu.
Namun, ia menilai, realisasi program ini di wilayah timur Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari medan yang sulit, hingga minimnya dukungan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Oleh karena itu, ia mendorong agar PLN dan pemerintah pusat lebih agresif dalam menjangkau desa-desa terpencil.
“Kalau kebutuhan dasar seperti listrik, air, dan telekomunikasi terpenuhi, maka kesenjangan bisa berkurang. Masyarakat Papua bisa berkembang setara dengan saudara-saudara mereka di wilayah barat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Subardi juga menekankan perlunya pengawasan terhadap penggunaan anggaran khusus untuk Papua yang selama ini telah disediakan oleh pemerintah pusat. Meskipun Papua merupakan salah satu dari tiga wilayah di Indonesia yang mendapatkan dana alokasi khusus (DAK), efektivitas dan ketepatan penggunaan anggaran tersebut masih perlu dicermati secara serius.
“Secara konsep, anggaran tidak kurang. Tapi pertanyaannya: penggunaannya sudah tepat belum? Sudah menyentuh rakyat atau belum? Itu yang harus kita kawal bersama,” tegasnya.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VI DPR RI berharap ada sinergi konkret antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di Papua Barat Daya. Dengan pemerataan infrastruktur, masyarakat Papua diharapkan dapat hidup lebih layak dan berdaya saing tinggi di tengah arus pembangunan nasional.
