Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus memberikan perhatian serius terhadap isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menyusul meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya kasus TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kasus-kasus TPPO dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak harus diperkuat aspek pencegahannya. Kami mendorong Kapolda NTT untuk membuka hotline khusus agar laporan masyarakat bisa ditangani lebih cepat sebelum menjadi viral,” ujar Stevano saat mengikuti Tim Kunker Reses Komisi III DPR mengunjungi Mapolda NTT, Kupang, Jumat (25/7/2025).
Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengapresiasi langkah Kapolda NTT yang telah menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah serta organisasi terkait, seperti Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), guna melakukan penyuluhan dan edukasi terhadap bahaya perdagangan orang.
Stevano juga menekankan bahwa, persoalan TPPO tidak hanya bersumber dari lemahnya penegakan hukum, namun juga berakar dari masalah sosial ekonomi. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk membuka peluang investasi guna menciptakan lapangan pekerjaan di NTT.
“TPPO ini bukan semata-mata persoalan hukum. Ada faktor sosial ekonomi yang harus ditangani. Pemerintah daerah harus mampu menarik investasi agar masyarakat tidak tergoda bekerja secara ilegal di luar negeri,” tegasnya.
Legislator Dapil NTT II ini menilai, bahwa Kapolda NTT yang baru, yang belum genap dua bulan menjabat, menghadapi tantangan berat dalam mengelola persoalan-persoalan hukum yang meresahkan publik. Beberapa kasus bahkan telah menjadi perhatian nasional dan sempat dibahas dalam rapat-rapat di Komisi III DPR RI.
