Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam rangka pengawasan pelaksanaan Program UPLAND (The Development of Integrated Farming System in UPLAND Areas) yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan petani.
Anggota Komisi IV DPR RI, Dwita Ria Gunadi, menyampaikan bahwa kunjungan ini penting dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, terlebih program UPLAND telah dianggarkan cukup besar untuk tahun 2026, yakni sebesar Rp60 miliar yang tersebar di 14 titik lokasi. “Tentu kami ingin melihat secara langsung bagaimana implementasi program ini dan dampaknya bagi masyarakat,” ujar politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu ketika melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Kawasan UPLAND di Desa Pujon Kidul, Malang, Jawa Timur, Senin (21/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa di Kabupaten Malang, program UPLAND difokuskan pada pengembangan komoditas bawang merah yang tersebar di dua kecamatan dan lima desa dengan luas tanam mencapai lebih dari 200 hektare. “Kami melihat dampaknya cukup terasa, termasuk pada sektor pariwisata, dengan adanya embung dan saluran irigasi yang membantu petani menanam tidak hanya bawang merah, tetapi juga komoditas lain,” tambahnya.
Namun demikian, ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih perlu menjadi perhatian pemerintah, salah satunya adalah pemasaran hasil panen. “Tadi petani menyampaikan kekhawatiran jika semua menanam bawang merah, sementara belum jelas ke mana arah pasarnya. Harusnya ini sudah dipikirkan sejak awal,” tegasnya.
Selain itu, Dwita juga menyoroti kondisi kandang sapi perah yang kurang memadai dalam mendukung produksi susu untuk program Makan Bergizi Gratis (BMG). Ia menilai penting adanya ruang steril khusus untuk proses pemerahan agar higienitas terjamin. “Kalau programnya seperti ini, kita perlu siapkan fasilitas pendukung, jangan sampai susu diperah di kandang yang tidak sesuai standar,” jelasnya.
Ia juga menyoroti minimnya infrastruktur pengolahan pascapanen seperti bangsal penyimpanan dan pengolahan bawang. “Saat ini baru ada tiga bangsal, padahal luas tanam mencapai 200 hektare. Ini tidak sebanding. Bangsal ini penting untuk mengolah kelebihan panen menjadi produk seperti pasta atau bawang crispy,” terang Dwita.
Ia menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan mendalami lebih lanjut temuan-temuan ini dan mendorong peningkatan sarana dan prasarana di lokasi-lokasi program UPLAND. “Ini baru pertama kami melihat langsung update-nya. Semoga laporan dari kunjungan di daerah lain juga bisa menjadi bahan pembahasan kami selanjutnya di rapat-rapat DPR,” tutup Dwita.
