Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT PLN Batam, Kepulauan Riau, dalam rangka meninjau kinerja dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan pelat merah tersebut. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyoroti kerugian perusahaan, indikasi pengelolaan yang tidak efisien, hingga pentingnya penguatan transparansi dan daya saing sektor energi di Batam.
“Kami menemukan bahwa PLN Batam mengalami kerugian yang salah satu penyebabnya adalah beban pembayaran tidak jelas kepada proyek Floating Photo Voltaics (FPV). Saat ini program tersebut sudah dihentikan, dan kami mendorong manajemen untuk segera memaksimalkan langkah-langkah efisiensi lainnya, seperti penurunan harga pembelian gas,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Komisi VI juga mengangkat isu dugaan markup pengadaan alat-alat periode 2014–2024 yang sempat mencuat dan dikabarkan akan dilaporkan ke KPK. Meski proyek itu telah dibatalkan, Komisi VI tetap menegaskan pentingnya penegakan prinsip akuntabilitas.
“Kami meminta agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa depan. BUMN harus menjadi contoh dalam tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” tegas Darmadi.
Dalam aspek tarif, Komisi VI meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kenaikan harga listrik, baik untuk pelanggan rumah tangga maupun industri. Kenaikan tarif industri dinilai cukup signifikan dan perlu dikaji berdasarkan aspirasi masyarakat serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara itu, Komisi VI juga menyoroti potensi besar Batam sebagai pusat data center kawasan. Dengan tarif listrik saat ini di angka Rp1.800/kWh, Batam dinilai memiliki daya saing lebih tinggi dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang tarifnya mencapai Rp2.600 hingga Rp3.000/kWh.
“Dengan keunggulan tersebut, Batam memiliki peluang besar menarik investasi digital, dan itu harus dimanfaatkan maksimal dengan dukungan infrastruktur dan regulasi yang mendukung,” tutup Darmadi.
Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal transformasi BUMN agar mampu beroperasi secara efisien, transparan, dan berkontribusi maksimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
