Anggota Komisi V DPR RI, Sriyanto Saputro, menegaskan pentingnya penegakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam setiap keputusan kenaikan tarif jalan tol. Ia juga mendesak agar tim independen dilibatkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Ke depannya, melalui Panja (SPM Jalan Tol/red) ini, khususnya terkait kenaikan tarif jalan tol, SPM memang harus benar-benar ditegakkan dengan melibatkan tim independen,” ujar Sriyanto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI bersama pemangku kepentingan transportasi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Sriyanto juga menyoroti kondisi jalan tol di Jawa Tengah yang buruk, terutama ruas jalan dari Brebes hingga Batang. Menurutnya, kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan dan sering membahayakan pengguna jalan. “Dulu, setelah pelantikan Komisi V dan saat rapat pertama di ruangan ini, saya sudah sampaikan bahwa kondisi jalan tol paling parah antara Brebes sampai Batang bergelombang, bahkan mobil saya sendiri pun sering rusak,” ungkapnya.
Ia menyayangkan bahwa perbaikan jalan tol yang dilakukan selama ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. “Sampai hari ini belum ada perhatian serius, kecuali kemarin saat menjelang Lebaran, lubang-lubang hanya ditambal. Di sana sering terjadi aquaplaning yang sangat membahayakan pengendara,” tegasnya.
Untuk mengatasi hal ini, Sriyanto meminta agar semua masukan dan rumusan dari para pemangku kepentingan dapat menjadi dasar kuat bagi Komisi V DPR RI dalam menetapkan kebijakan ke depan. Selain itu, ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
“BPJT itu sendiri diisi oleh orang-orang yang ada di situ, bahkan ada yang memiliki kepentingan. Karena itu, kita perlu memperjuangkan keterlibatan tim independen dalam merumuskan kebijakan, terutama terkait kenaikan tarif jalan tol,” pungkas legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
