Pemerintah menyampaikan apresiasi tinggi kepada semua Fraksi DPR RI atas masukan, pandangan, serta persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 dalam pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2026. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap KEM PPKF 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Senin (1/7/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPR RI.
“Seluruh pandangan dan masukan tersebut merupakan bagian dari semangat kolektif untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang responsif terhadap harapan besar dari seluruh masyarakat agar pengelolaan APBN efektif sebagai instrumen kebijakan pembangunan, tetap sehat dan akuntabel,” ungkapnya.
Menkeu mengatakan bahwa perekonomian domestik terus menunjukkan tren perbaikan hingga akhir semester I 2025. “Inflasi tahunan per Mei 2025 tercatat 1,6% (yoy), menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20 dan ASEAN. Nilai tukar Rupiah pun membaik signifikan setelah sempat menyentuh Rp16.943 per USD pada 10 April 2025 kembali ke kisaran Rp16.200 per USD di akhir semester I 2025,” imbuhnya.
Kinerja ekonomi domestik yang tetap kondusif perlu terus dijaga melalui konsistensi kebijakan dan sinergi yang kuat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan baik di pusat maupun di daerah.
“Berbagai kebijakan harus tetap responsif terhadap kondisi yang sangat dinamis ini, untuk terus menjaga agenda pembangunan nasional dan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia di sekitar 5% (yoy) hingga akhir tahun,” tuturnya.
Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh.
“Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, dan percepatan industrialisasi nasional. Pencapaian ini akan menjadi fondasi untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus menjawab tantangan era multipolar yang sarat ketidakpastian,” pungkasnya.
Pemerintah meyakini bahwa untuk mewujudkan ketahanan nasional, pembangunan ekonomi tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.
“Intervensi negara diperlukan secara proporsional untuk melakukan koreksi atas kegagalan pasar (market failure) dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Prinsip utama yang mendasari adalah “the greatest good for the greatest many”, yakni kebijakan harus menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin rakyat,” katanya.
