Komisi VII DPR RI terus mendorong penguatan peran lembaga standardisasi dan sertifikasi, khususnya di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon, dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi lokal di kawasan timur Indonesia. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Novita H, dalam kunjungan kerja ke BSPJI Kementerian Perindustrian di Ambon.
Menurut Novita, potensi yang dimiliki kota Ambon, termasuk dari sektor industri minyak kayu putih, merupakan aset nasional yang harus terus dikembangkan dan dijaga standarnya. Ia menegaskan pentingnya peran BSPJI dalam memastikan mutu produk, agar hasil produksi dapat bersaing secara nasional maupun internasional.
“Kita lihat badan standarisasi yang ada di Ambon ini sudah bekerja dengan sangat baik. Namun kami juga menerima laporan bahwa pada level pengepul atau pedagang masih ditemukan adanya campuran bahan tambahan yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen,” ujar Novita kepada koranmerdeka.co, Kamis (12/6/2025).
Oleh karena itu, Novita meminta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait di Ambon, untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan secara ekstra guna memastikan keamanan produk. Mengingat sebagian besar produk minyak kayu putih yang dihasilkan juga dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
Lebih jauh, Novita menyoroti adanya kesenjangan pelayanan standardisasi antara Ambon dan Papua. Ia berharap BSPJI Ambon dapat melakukan pendekatan jemput bola ke Papua, mengingat banyaknya pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Papua yang memerlukan fasilitas pengujian dan sertifikasi produk.
“Teman-teman di Papua juga memiliki banyak IKM yang besar dan membutuhkan dukungan BSPJI Ambon. Oleh karena itu, perlu ada upaya jemput bola agar pelayanan standardisasi ini merata,” ungkapnya.
Di sisi lain, Novita juga menyinggung perlunya kebijakan khusus dari pemerintah pusat dalam pengalokasian anggaran bagi kota Ambon. Mengingat kondisi geografis Ambon yang sebagian besar terdiri dari wilayah laut, ia menilai pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih untuk memperkuat infrastruktur dan fasilitas pendukung di daerah kepulauan.
“Kota Ambon ini mayoritas wilayahnya adalah laut. Maka, kami akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada perlakuan khusus dalam kebijakan anggaran ke depan,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Novita juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem ekonomi kreatif, termasuk di sektor musik, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia berharap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat memperluas program inkubasi musik hingga ke seluruh daerah, termasuk di Ambon.
