Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul menegaskan pentingnya langkah strategis dan konkret dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Inosentius menilai FGD ini merupakan bagian dari lompatan penting dalam merespons amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaru, khususnya mengenai kewajiban pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai ASN.
“Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang ASN yang terbaru ya sudah ditekankan pentingnya pengembangan kapasitas kompetensi dari SDM bahkan itu menjadi kewajiban,” ujar Inosentius dalam wawancara bersama koranmerdeka.co usai menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Corporate University yang diselenggarakan di Ruang Rapat BAKN, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Lebih jauh, Inosentius menekankan bahwa pengembangan SDM menjadi prasyarat mutlak untuk menyongsong ‘Indonesia Emas 2045’. “Jadi kalau kita lalai dengan SDM ini, kita akan kesulitan akan membawa negara ini atau Republik Indonesia ini ke fase yang kita sebut dengan Indonesia Emas itu di tahun 2045,” tandas Inosentius.
Inosentius mengapresiasi berbagai strategi yang telah disiapkan dalam pembelajaran jangka panjang, terutama menyangkut kompetensi yang akan relevan hingga tahun 2030. Namun ia juga menggarisbawahi bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI masih perlu mengejar ketertinggalan dari kementerian dan lembaga lain dalam membentuk ‘Corporate University’ secara struktural dan formal.
“Tinggal tadi sudah diingatkan agar strukturnya mulai disiapkan dan modul-modulnya, orang-orangnya. Maka menurut saya kita sebenarnya sudah agak terlambat dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain itu sudah jalan dalam kontes korporat,
“Kita sebenarnya sudah agak terlambat dibanding kementerian-kementerian lain. Korporat universitas sudah berjalan di banyak instansi, sementara kita baru di tahap awal,” tutur Inosentius seraya mengingatkan pentingnya percepatan roadmap pembentukan Corporate University yang sebelumnya ditargetkan hingga 2025, mengingat hingga saat ini struktur Corporate University di Sekretariat Jenderal DPR RI belum terbentuk secara resmi.
“Kita baru punya Pusbangkom. Tadi dijelaskan ada struktur yang harus dibentuk: mulai dari dewan pengawas, pimpinan lembaga, tim pendukung, dan sebagainya. Tujuannya agar semua berjalan secara terstruktur,” paparnya.
Terkait penyusunan modul dan diagnosis kebutuhan pengembangan, Inosentius menjelaskan bahwa hal tersebut harus dilakukan oleh masing-masing unit kerja. “Kompetensi apa yang diperlukan oleh setiap unit kerja, itulah yang harus dikaji dan kemudian dikirimkan ke penanggung jawab Corporate University agar bisa disediakan pelatihan yang relevan,” pungkas Inosentius.
Sementara itu, Deputi Transformasi Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) Erna Irawati dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa inti dari Corporate University adalah menyediakan akses belajar secara inklusif dan strategis. “Struktur menjadi penting karena ia menerjemahkan komitmen organisasi bahwa pengembangan kompetensi adalah tanggung jawab bersama,” ungkapnya.
Menurut Erna, meski secara individu SDM di DPR RI sudah berada di level ‘intermediate’, namun secara organisasi masih tergolong rendah. Hal ini salah satunya disebabkan belum adanya struktur formal yang menjadi dasar tata kelola pengembangan SDM.
“Langkah tercepat adalah membentuk struktur dan melakukan internalisasi agar semua tahu peran dan tanggung jawabnya. Di beberapa instansi lain seperti Kementerian Keuangan, BPKP, bahkan Pemprov DKI dan Jatim, pelaksanaan ‘Corporate University’ sudah berada di level major,” terang Erna.
Ia menambahkan bahwa kecepatan perubahan lingkungan kerja harus diimbangi dengan kecepatan peningkatan kompetensi ASN. “Kalau SDM tidak berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, maka organisasi tidak akan relevan. Di situlah ‘Corporate University’ menjadi pendekatan terintegrasi untuk memastikan ASN kita tetap kompeten dan adaptif,” tutup Deputi Transformasi Pembelajaran ASN LAN Erna Irawati.
