Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Achmad menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, terutama dalam menghadapi transisi menuju Badan Pelaksana (BP) Haji yang direncanakan mulai menyelenggarakan haji pada 2026.
“Setelah kami melakukan peninjauan langsung di lapangan, baik di Makkah maupun Madinah, insyaAllah setelah masa reses DPR RI selesai, kami akan segera mengadakan evaluasi secara menyeluruh,” ujar Achmad kepada koranmerdeka.co yang juga merupakan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, di Madinah, Arab Saudi, Jumat (13/6/2025).
Ia menambahkan, evaluasi tersebut akan dilakukan bersama lintas komisi, fraksi, serta pimpinan DPR, dan difokuskan pada persoalan-persoalan yang dialami jemaah tahun ini. Achmad menekankan agar hal serupa tidak terulang pada musim haji mendatang.
“Kami tidak ingin jemaah haji kembali menjadi korban akibat kelalaian. Jangan sampai kata ‘sabar’ dijadikan pembenaran atas kesalahan yang bersumber dari kelalaian petugas,” tegasnya.
Menurut Achmad, kesabaran memang diperlukan dalam menjalankan ibadah seperti saat antre di Masjidil Haram atau di Arafah. Namun, hal itu berbeda jika kesabaran diminta karena kelalaian petugas, seperti keterlambatan distribusi makanan, penempatan hotel yang memisahkan keluarga jemaah, tempat mabit yang sempit, toilet yang tidak bersih, atau kualitas makanan yang buruk.
“Itu bukan soal sabar, itu murni kelalaian. Maka tidak bisa dimaafkan hanya dengan dalih sabar,” kata Achmad menambahkan.
Ia berharap BP Haji nantinya dapat belajar dari berbagai permasalahan tersebut dan menjadikannya bahan pembelajaran untuk peningkatan pelayanan haji pada tahun 2026.
“Mudah-mudahan pelaksanaan haji 2026 betul-betul lebih baik. Semua yang kami temui tahun ini harus menjadi bahan evaluasi yang serius,” pungkas Achmad.
