Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan bahwa Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk mendorong pemerataan pembangunan di Provinsi Maluku, terutama melalui penguatan industri perikanan, pengembangan UMKM, dan sektor pariwisata yang berbasis potensi lokal.
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi VII ke Ambon, Rabu (11/6/2025). Dalam kesempatan itu, Lamhot menyampaikan bahwa selama ini paradigma pembangunan nasional masih didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, sehingga diperlukan perubahan orientasi agar seluruh provinsi, termasuk Maluku, mendapatkan porsi pembangunan yang lebih merata.
“Pemerataan pembangunan menjadi keharusan. Potensi luar biasa yang dimiliki Maluku, khususnya sektor kelautan dan perikanan, harus dioptimalkan. Selama ini kita lihat, banyak hasil perikanan Maluku diekspor dalam bentuk bahan mentah karena belum adanya industri pengolahan skala besar di sini,” ujarnya kepada koranmerdeka.co.
Menurutnya, Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, namun selama ini belum sepenuhnya dikembangkan dalam bentuk hilirisasi industri.
Maka dari itu, Komisi VII DPR RI mendorong agar Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait segera membuka ruang investasi dan mendorong hadirnya industri pengolahan ikan langsung di Maluku.
“Kalau industri pengolahan ikan bisa dibangun di sini, maka akan tercipta lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Maluku. Hilirisasi perikanan harus berjalan di daerah penghasil, bukan hanya di Pulau Jawa,” tegasnya.
Selain sektor perikanan, ia mengungkapkan bahwa Komisi VII DPR juga menyoroti pentingnya penguatan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai bagian integral dari pengembangan pariwisata Maluku. Ia mencontohkan bagaimana wisata kuliner, kerajinan, serta seni budaya lokal dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan mancanegara.
“UMKM memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pariwisata. Produk-produk khas Maluku seperti makanan tradisional, kerajinan tangan, seni pertunjukan, hingga produk olahan hasil laut, semuanya bisa dikembangkan menjadi produk unggulan daerah,” tambahnya.
dalam kesempatan yang sama, politisi Fraksi Partai Golkar ini mengjngkapkan bahwa Komisi VII DPR RI juga mendorong pemerintah daerah untuk proaktif mengembangkan ekosistem pariwisata yang terintegrasi dengan UMKM dan ekonomi kreatif. Sebab, menurut ya hal ini akan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, sekaligus memperluas sumber pendapatan daerah.
“Ketika wisatawan datang, mereka tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga mencari pengalaman budaya dan produk khas daerah. Dengan penguatan UMKM, pariwisata Maluku bisa menjadi lebih berdaya saing,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi VII turut mengingatkan bahwa seluruh program penguatan sektor perikanan, UMKM, dan pariwisata di Maluku harus berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan.
“Kami di Komisi VII DPR RI siap mengawal agar Maluku menjadi bagian penting dari agenda besar tersebut. Dengan dukungan penuh pusat dan daerah, kami yakin Maluku bisa menjadi episentrum pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia,” pungkasnya.
