Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan, menyoroti perlunya intervensi fiskal yang lebih besar dan terarah untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini ia sampaikan saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
Menurut Marwan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana transfer ke daerah untuk Provinsi NTT sebesar Rp34,85 triliun pada tahun 2025. Meski secara nominal tergolong besar, namun tantangan geografis NTT yang terdiri dari wilayah kepulauan membuat alokasi tersebut belum mencukupi jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki karakter geografis berbeda.
“Kalau kita lihat kan memang sudah cukup lumayan ya, tetapi dibandingkan dengan wilayah NTT yang lebih banyak kepulauan, ini tentu tidak bisa disamakan dengan wilayah-wilayah yang lebih banyak daratannya,” ujar Marwan kepada koranmerdeka.co, di Manggarai Barat, NTT, Rabu (28/05/2025).
Marwan menjelaskan bahwa di daerah yang infrastrukturnya telah mapan, anggaran tersebut akan langsung berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun untuk NTT, yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur dasar, diperlukan kebijakan fiskal yang lebih spesifik dan berkelanjutan.
“Kalau ini diberikan pada daerah yang sudah maju, yang akses transportasinya dan pembangunannya sudah mapan, itu mungkin akan langsung bisa menggerakkan ekonomi lebih cepat. Tapi untuk daerah seperti NTT, angka segitu mungkin belum terlalu cukup,” terangnya.
Marwan menekankan pentingnya pendekatan fiskal yang tidak hanya mempertimbangkan besarannya, tapi juga karakter wilayah. Ia mendorong agar dana transfer diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur antarwilayah kepulauan, peningkatan akses transportasi, serta sektor riil yang mendukung ekonomi lokal.
“Perlu intervensi dengan dana yang lebih besar dan sentuhan fiskal yang lebih terarah untuk mempercepat pembangunan di provinsi NTT ini,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Marwan berharap pemerintah pusat ke depan dapat lebih mempertimbangkan kondisi geografis dan tingkat kemajuan daerah dalam merumuskan kebijakan transfer dana, agar tujuan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah dapat tercapai secara optimal.
