Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi mengingatkan bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada penerima manfaat bersifat stimulan, di mana bantuan tersebut diberikan untuk membantu penerima manfaat dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu, tegasnya, pemerintah harus mencari program-program berdampak jangka panjang demi melepaskan mereka dari jerat kemiskinan.
“Bantuan sosial sifatnya stimulan untuk mensupport dalam jangka waktu yang tertentu jadi perlu koordinasi juga dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka ini hanya sifatnya sementara namanya bantuan sosial sehingga kita perlu mencarikan program-program yang mereka bisa keluar dari kemiskinan itu,” kata Matindas kepada koranmerdeka,.co di Manado, Sulawesi Utara, Rabu, (28/05/2025).
Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tidak hanya kaya akan sumber daya alam yang mempesona, tapi juga kaya dengan ragam kehidupan masyarakat lokal yang unik dan spesifik. Bainya, masyarakatnya tumbuh dalam keberagaman namun juga memiliki prinsip kebersamaan yang sangat kuat.
Walaupun begitu, potensi yang ada di Provinsi Sulut tidak berbanding lurus dengan realitas kehidupan masyarakat. Kemiskinan dan ketertinggalan masih menjadi potret buram yang terlihat sangat kontras dengan kekayaan alam yang dimiliki.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, angka kemiskinan di Provinsi Sulut secara kolektif adalah 186,86 ribu jiwa atau sekitar7,25 persen. Secara nasional, Sulut berada diposisi 14 dengan capaian yang cukup baik. Artinya, Sulut tidakk masuk dalam klaster 10 Provinsi termiskin di Indonesia seperti Papua, Maluku dan NTT. Bahkan di Pulau Sulawesi, Sulut diposisi teratas mengalahkan Sulawesi Selatan dan 4 Provinsi lainnya.
Melihat realitas kesenjangan sosial di masyarakat, Komisi VIII DPR RI bersama mitra terus melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan demi meminimalisir kemiskinan ekstrim di Indonesia, terkhusus Masyarakat yang ada di Provinsi Sulut.
“Pemerintah telah menegaskan komitmennya bahwa pada tahun 2025, fokus utama penyaluran bantuan sosial (Bansos) akan diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan serta menekan angka kemiskinan di level terendah,” ujaranya.
Pemerintah mengakui bahwa meskipun angka kemiskinan secara umum menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan serius. “Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana individu hidup dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan,” terang Matindas.
Oleh karena itu, program bansos tahun 2025 harus didesain lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran. Pendekatan baru ini, ungkapnya, diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan dan membutuhkan intervensi segera.
Selama kunjungan berlangsung, Komisi VIII DPR RI turut menyalurkan bantuan berupa DAK Non Fisik Kementerian PP-PA senilai 6.709.624.000 untuk 13 kabupaten kota. Lalu bantuan pendidikan anak usia dini oleh Direktorat jenderal bimbingan masyarakat katolik Kemenag RI kepada Taman Seminari Stella Maris Bolmong Sulut sebesar 35.625.000.
Bantuan lainnya adalah bantuan pembangunan/rehabilitasi Masjid Nurul Ikhlas Kota Manado senilai 50.000.000, lalu bantuan operasional rintisan masjid ramah Al-Maghfirah senilai 15.000.000, dan bantuan hewan qurban dengan penyaluran 5 ekor kambing dan 2 ekor sapi, dan bantuan-bantuan lainnya.
