Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menegaskan bahwa para pengemudi ojek online (ojol) tidak hanya membutuhkan diskusi, tetapi juga solusi konkret atas permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Forum Legislasi bertajuk “Efisiensi RUU Transportasi Online” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
“Yang diharapkan para driver ojol itu solusi. Kalau diskusi tidak menghasilkan kebijakan, hanya akan menambah tumpukan harapan yang tidak kunjung terwujud. Itu yang menjadi kegalauan sekaligus tanggung jawab kami di DPR RI,” ujar Reni Astuti.
Ia menekankan bahwa salah satu tugas utama DPR RI adalah memberikan solusi nyata terhadap permasalahan masyarakat, termasuk yang dihadapi para pengemudi transportasi daring. Reni menyebut bahwa aspirasi para ojol sudah sangat jelas, baik melalui aksi unjuk rasa maupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi V.
“Ujung-ujungnya dari semua aspirasi itu adalah mereka tidak hidup layak dari profesinya. Kesejahteraan bagi para driver ojol masih jadi mimpi dan janji, belum menjadi kenyataan,” tuturnya.
Lebih jauh, Politisi Fraksi PKS ini menyoroti belum adanya keberpihakan nyata dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terhadap kondisi para pengemudi ojol. Ia mencontohkan ketidakselarasan antara regulasi potongan pendapatan oleh aplikator dengan kenyataan di lapangan.
“Permenhub mengatur batas maksimal potongan 15% ditambah 5% untuk pajak, tapi faktanya ada aplikator yang memotong hingga 40–50%. Di sinilah pentingnya transparansi. Kemenhub mestinya sudah melakukan audit terhadap angka-angka potongan ini,” tegasnya.
Reni juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi driver ojol perempuan, terutama mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Melalui penelitiannya di tingkat doktoral di Universitas Airlangga, ia mendapati banyak driver perempuan harus bekerja hingga larut malam demi memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.
“Mereka menghadapi risiko tinggi di jalanan, dan ini bukan hal yang ringan. Kemenhub semestinya menunjukkan keberpihakan nyata. Saya belum melihat itu. Kalau belum ada rapat di Komisi V, minimal ada konferensi pers atau pernyataan terbuka soal posisi Kemenhub,” lanjut Reni.
Menurutnya, jika Undang-Undang masih dalam proses yang memerlukan waktu, maka dibutuhkan langkah cepat dan konkret dari pemerintah sebagai regulator.
“Saya usulkan agar dalam waktu dua sampai tiga bulan ke depan sudah ada solusi jelas. Jika tidak ada transparansi dari aplikator, Kemenhub harus turun tangan langsung, lakukan audit. Semua pihak harus diatur agar tidak saling mengeksploitasi,” katanya.
Reni juga menekankan bahwa keadilan dalam ekosistem transportasi daring akan berdampak luas, termasuk bagi masyarakat sebagai pengguna jasa.
“Jika para driver ojol dan aplikator bisa tumbuh bersama tanpa eksploitasi, maka masyarakat juga akan mendapat manfaatnya. Di sinilah peran pemerintah sangat penting sebagai fasilitator dan regulator,” tutupnya.
Forum ini juga menghadirkan narasumber lainnya seperti Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu dan Mori Hanafi, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Perwakilan Ojol Raden Igun Wicaksono, serta Pengamat Transportasi Darmaningtyas. Acara dipandu oleh Faisal Aristama dari RMOL dan berlangsung dinamis dengan menampung berbagai perspektif menuju regulasi transportasi daring yang lebih adil dan efisien.
