Tim Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Komisi II DPR RI meninjau progres pembangunan infrastruktur pemerintahan yang ada di Provinsi Papua Selatan. Beberapa titik lokasi yang sempat disambangi antara lain yaitu pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPRD Papua Selatan, serta Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).
“Kedatangan kami ke Papua Selatan disambut baik oleh Gubernur Papua Selatan, Ketua DPR Provinsi dan juga Ketua MRP beserta seluruh jajaran. Dari tinjauan yang Komisi II lakukan pada hari ini, kita melihat bahwa sudah mulai ada progres pembangunan. Karena tenggat waktunya sampai akhir tahun 2025 ini, kita berharap (pembangunan infrastruktur pemerintahan) bisa terselesaikan dengan tepat waktu,” kata Ketua Komisi II DPR RI Bahtra di Merauke, Papua Selatan, Jumat (16/5/2025).
Ia menyatakan, Komisi II DPR berkomitmen untuk terus bagaimana melakukan evaluasi sehingga percepatan pembangunan di Papua Selatan bisa mengalami progres. Sebab, menurutnya, saat ini Papua Selatan sudah memiliki gubernur definitif dengan latar belakang sebagai seorang mantan rektor di Universitas Cenderawasih.
“Itu semua menambah khasanah untuk bagaimana meningkatkan pelayanan publik di Papua Selatan. Dan kami sangat meyakini bahwa beliau punya pengalaman yang panjang sehingga tidak sulitlah untuk memajukan Papua Selatan. Terlebih kita tahu bahwa ini provinsi baru, kami sangat yakin di bawah tangan dingin beliau Papua Selatan akan lebih maju ke depan,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mewakili Pemerintah Provinsi dan masyarakat Papua Selatan menyampaikan ungkapan terima kasih atas kunjungan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan (monitoring) dan juga evaluasi perkembangan Daerah Otonomi Baru secara khususnya di Papua Selatan.
“Kami berharap dengan monitoring dan evaluasi ini akan memacu kami Pemerintah Provinsi untuk bisa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan dengan Pemerintah Pusat untuk lebih mempercepat proses pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Papua Selatan. Sejauh ini kendala-kendala yang kami hadapi masih bisa kita koordinasikan dengan Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Kabupaten dalam cakupan wilayah kami untuk bisa kita atasi bersama-sama,” ucap Safanpo.
