Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyoroti masih minimnya fasilitas rehabilitasi bagi para pengguna narkoba di Indonesia. Ia menilai, kondisi ini diperparah dengan terbatasnya anggaran negara untuk mendukung upaya rehabilitasi, terutama bagi kalangan masyarakat tidak mampu.
“Ini bukan hanya soal kurangnya panti rehabilitasi, tetapi memang pendanaan untuk itu juga sangat kurang. Untuk menyerahkan pengguna ke panti swasta saja, biayanya bisa mencapai lima hingga sepuluh juta per bulan. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Nasir Djamil kepada koranmerdeka.co usai menghadiri rapat kerja Komisi III dengan Kapolda, Kajati dan Kepala BNNP Jawa Tengah, di Semarang, Kamis (08/05/2025).
Nasir menekankan pentingnya peran negara dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi yang terjangkau, terutama bagi warga miskin yang terjerat penyalahgunaan narkoba. Nasir menegaskan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab terhadap penyelamatan generasi bangsa dari bahaya narkotika.
“Bagaimana nasib anak-anak dari keluarga miskin yang tertangkap karena menggunakan narkoba? Kalau negara tidak mampu mencegah warganya terlibat, maka negara harus menyediakan solusi, yaitu dengan membangun panti-panti rehabilitasi,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Nasir juga mengingatkan bahwa berdasarkan data prevalensi nasional, angka penyalahgunaan narkoba mencapai 1,73 persen. Meski terdapat provinsi dengan angka lebih rendah, hal ini tetap menunjukkan bahwa permasalahan narkoba tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, pembangunan panti rehabilitasi hanyalah satu bagian dari solusi yang lebih besar.
“Pembangunan panti rehabilitasi memang penting, tapi bukan satu-satunya jalan keluar. Diperlukan juga langkah-langkah preemtif dan preventif. Semua pihak harus berkolaborasi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba,” tutup Nasir.
