Pemerintah daerah Papua Tengah menyampaikan aspirasi kuat agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) tidak dikurangi meskipun pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi anggaran. Aspirasi ini disampaikan dalam rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dari Komisi II DPR RI saat kunjungan kerja di Kabupaten Mimika, Kamis (1/5/2024).
Anggota Komisi II DPR RI, Kamarudin Watubun, mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, para kepala daerah dan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) secara tegas meminta agar dana Otsus tidak dipangkas, mengingat anggaran tersebut sangat vital untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di Papua.
“Dulu waktu undang-undang pemekaran disahkan, kita sepakat dengan Menteri Keuangan bahwa dana pembangunan kantor gubernur, MRP, dan DPRP itu harus dari APBN, supaya tidak mengganggu dana Otsus,” ujar Kamarudin.
Legislator daerah pemilihan Papua Tengah tersebut menegaskan bahwa pemotongan dana Otsus dapat menghambat pembangunan di daerah baru dan berpotensi memicu berbagai persoalan di lapangan. Ia pun menyampaikan bahwa Komisi II siap memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah dan Menteri Keuangan guna membahas kembali kebijakan tersebut.
Senada, Anggota Komisi II lainnya, Longki Djanggola, menekankan bahwa pembangunan di wilayah DOB masih membutuhkan dana besar, mengingat proses pembentukan kelembagaan dan infrastruktur dasar belum tuntas.
“Daerah-daerah ini masih membutuhkan dana besar. Maka mereka meminta agar dana yang disiapkan oleh undang-undang untuk daerah otonomi khusus tidak dipotong,” jelas Longki. “Membangun daerah pemekaran itu tidak mudah—butuh penyusunan organisasi, penempatan pegawai, dan penanganan berbagai persoalan,” sebutnya.
Ia menambahkan bahwa Komisi II akan berupaya memediasi pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan agar dana Otsus tetap utuh demi kelangsungan pembangunan di Papua.
