Wakil Ketua BKSAP Ravindra Erlangga dari Fraksi Partai Golkar bersama Anggota BKSAP DPR RI Fathi dari Fraksi Partai Demokrat aktif mengawal resolusi mengenai Diplomasi Parlemen untuk Solusi Dua Negara untuk Palestina. Resolusi itu mereka kawal rapat Komisi Perdamaian dan Keamanan Internasional Organisasi Parlemen Dunia IPU (Inter-Parliamentary Union), yang berlangsung di Tashkent Uzbekistan, Minggu (6/4/2025).
Dalam sesi debat, Fathi menekankan dukungan konsisten DPR RI terhadap kemerdekaan Palestina dan hak bangsa Palestina untuk mendirikan negara. “Kita telah menyaksikan kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap ribuan warga sipil, yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Korbannya sudah terlalu banyak. Sudah saatnya bagi kita, anggota parlemen, untuk segera mengambil sikap dan mendorong satu-satunya pilihan yang memungkinkan, yaitu solusi dua negara,” kata Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut dalam keterangan tertulisnya kepada koranmerdeka.co.
Sementara itu Wakil Ketua BKSAP Ravindra Erlangga menyampaikan bahwa Indonesia sangat mendukung solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam batas-batas wilayah sesuai kesepakatan tahun 1967.
Ravindra menjelaskan bahwa warga Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan bernegara, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Dalam rapat tersebut Delegasi DPR RI bersama-sama dengan Parlemen negara-negara anggota OKI juga menolak keras usulan Israel untuk mengganti seluruh draf resolusi usulan IPU dengan draf milik Israel.
“Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Co-Rapporteur IPU karena telah menyusun draf resolusi yang seimbang dan komprehensif sebagai satu-satunya dokumen yang akan kita diskusikan pada rapat ini. Kami menolak draf usulan Israel,” terang Fathi di awal sesi debat.
Sidang Umum IPU ke-150 yang berlangsung di Tashkent Uzbekistan dari 5 hingga 9 April tersebut akan membahas sejumlah agenda global antara lain mengenai isu Palestina, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta Peran Perempuan dan Generasi Muda dalam Politik.
