Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di Sulawesi Tenggara harus dilakukan secara ekstra ketat. Hal ini penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan distribusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Memang ini dibutuhkan pengawasan yang ekstra, karena masih ada oknum-oknum yang bermain, mengalihkan BBM bersubsidi kepada sektor-sektor yang tidak semestinya seperti industri,” ujar Syafruddin kepada koranmerdeka.co, usai Kunjungan Kerja Komisi XII di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/03/2024).
Ia menekankan bahwa BBM bersubsidi seharusnya tepat sasaran, yakni disalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerima sesuai dengan data yang telah dimiliki pemerintah. Namun faktanya, masih ditemukan pelanggaran distribusi di lapangan.
“Kadang-kadang masih ada pihak-pihak yang nakal, sehingga BBM bersubsidi didistribusikan ke sektor industri. Ini harus menjadi perhatian dan pengawasan kita bersama, terutama juga dari masyarakat,” kata Politisi Fraksi PKB ini.
Syafruddin mengimbau masyarakat untuk turut aktif melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau kecurangan dalam distribusi BBM dan LPG. Ia juga menegaskan bahwa jika terbukti ada SPBU atau pihak Pertamina yang terlibat, sanksi tegas akan diberikan.
“Kalau memang SPBU-nya yang ikut bermain, maka kita tidak segan-segan untuk membekukan atau mencabut izin operasionalnya,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan bersama, ia mengungkapkan bahwa pengawasan distribusi BBM dan LPG saat ini juga melibatkan TNI dan Polri. Sinergi lintas lembaga ini dinilai penting untuk mencegah praktik monopoli, penimbunan, dan penyalahgunaan subsidi oleh oknum-oknum tertentu.
“Ada kerja sama yang sudah dibangun, terutama dengan TNI dan Polri. Mereka pasti akan membantu pengawasan agar tidak ada upaya penimbunan ataupun monopoli distribusi BBM,” pungkasnya.
