Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan pentingnya pembentukan kelembagaan khusus yang kuat untuk menangani promosi pariwisata nasional. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan asosiasi dan pelaku di bidang pariwisata yang digelar di Nusantara I, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
“Kita butuh satu kelembagaan khusus yang betul-betul kokoh menangani promosi pariwisata. Bisa seperti di negara lain yang memiliki tourism board yang terstruktur dan berdaya guna,” ujar Chusnunia Chalim atau yang akrab disapa Nuni.
Saat ini, Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) telah berfungsi dalam mendukung sektor ini. Namun, menurut Nuni, perannya masih belum maksimal. Ia menekankan bahwa lembaga baru yang diusulkan nantinya tidak hanya berfokus pada promosi, tetapi juga pada pengembangan ekosistem pariwisata secara menyeluruh, termasuk pendanaan dan pengelolaannya.
Target Wisatawan
Dalam rapat tersebut, Nuni juga menyoroti jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia yang masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Saat ini, Indonesia mencatat sekitar 14 juta kunjungan wisatawan per tahun, jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang masing-masing mencapai lebih dari 25 juta dan 30 juta wisatawan per tahun. Bahkan, Vietnam sudah melampaui Indonesia dalam jumlah kunjungan wisatawan.
“Kita mesti melakukan percepatan. Jepang, misalnya, sudah sangat maju dalam promosi digital. Indonesia juga harus membaca perubahan ini agar bisa lebih kompetitif,” tambahnya.
Data yang dipaparkan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dalam rapat menunjukkan bahwa rasio anggaran promosi pariwisata Indonesia dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan masih jauh tertinggal. Saat ini, Indonesia memiliki rasio 1:60, sementara Malaysia berada di angka 1:300.
“Kita berharap dengan adanya lembaga baru ini, rasio tersebut bisa meningkat di atas 1:100 sehingga jumlah kunjungan wisatawan bisa naik dua hingga tiga kali lipat,” kata Nuni.
Wadahi Perubahan
Komisi VII DPR RI juga sedang merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pariwisata yang akan mengakomodasi berbagai perubahan dalam industri ini. RUU ini dirancang agar lebih implementatif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, pengusaha, serta pelaku pariwisata dari berbagai sektor seperti perhotelan, transportasi, dan pemandu wisata.
“Kita ingin memastikan bahwa aturan ini nantinya benar-benar bisa diterapkan di lapangan dan menjawab tantangan yang ada,” ujarnya.
Menjelang musim liburan Lebaran, Nuni juga mengingatkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk lebih serius menangani isu-isu seperti harga tiket transportasi, fasilitas wisata, kebersihan, serta keamanan wisatawan.
“Kita ingin memastikan bahwa program wisata bersih bukan sekadar seremonial, tetapi benar-benar berkelanjutan. Selain itu, keamanan wisatawan juga harus jadi prioritas, agar tidak ada lagi kasus kriminalitas yang menimpa wisatawan, baik domestik maupun mancanegara,” tegasnya.
Terakhir, Nuni mengimbau masyarakat untuk bijak dalam pengeluaran selama liburan, mengingat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
“Dalam situasi ekonomi yang menantang ini, kita semua harus lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluaran, termasuk saat berwisata,” pungkasnya.
Dengan dorongan dari Komisi VII dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan sektor pariwisata Indonesia bisa lebih kompetitif dan mampu bersaing di tingkat global.
