Anggota Komisi VI DPR RI Mulyadi menegaskan pentingnya pemberantasan mafia migas di sektor energi untuk menjaga perekonomian nasional. Ia mengaku pernah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2009-2014 untuk melakukan reformasi tata kelola energi, namun hal tersebut tidak dilakukan.
“Pada periode 2009-2014, saya menjadi Anggota DPR di Komisi VII yang saat itu bermitra dengan Menteri ESDM, di mana terdapat Pertamina di dalamnya. Saat itu, saya mencurigai adanya mafia migas dan mengusulkan agar tata kelola energi Indonesia direformasi. Alhamdulillah, kini indikasi adanya mafia migas terbukti. Bahkan yang lebih mengecewakan, ada kolaborasi antara pihak luar dan dalam negeri,” ungkap Mulyadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pertamina dan jajaran subholding di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2025).
Mulyadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memulai langkah tegas dalam memberantas mafia migas. Ia pun mendukung penuh Direktur Utama Pertamina yang baru dalam upaya membersihkan sektor energi dari mafia.
“Jika genderang perang terhadap mafia migas dan mafia lainnya telah dipukul oleh Presiden untuk membersihkan negara ini, kita semua harus mendukungnya,” tegasnya. Ia juga mengapresiasi Direktur Utama Pertamina yang memberikan ruang selebar-lebarnya untuk penyelidikan temuan mafia migas.
Dalam kesempatan itu, legislator Fraksi Gerindra tersebut juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola di Pertamina, terutama terkait defisit konsumsi minyak nasional.
“Ke depannya, tata kelola di Pertamina perlu diperbaiki, khususnya untuk mengatasi kebocoran dan potensi penyelewengan. Saya harap Direktur Utama Pertamina segera membentuk tim untuk mengaudit operasi, pengadaan, distribusi, dan aspek lainnya agar semuanya berjalan sesuai standar terbaik,” ujar Mulyadi.
Selain itu, ia meminta adanya jadwal yang jelas terkait rencana pengembangan Pertamina, khususnya dalam meningkatkan ketahanan energi nasional.
“Kami mendukung dual growth strategy yang dijalankan, tetapi kami meminta adanya jadwal yang jelas agar kami bisa ikut memonitor perkembangannya,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya melanjutkan upaya dekarbonisasi yang telah dimulai.
Mulyadi menyoroti perlunya keterlibatan jajaran komisaris dalam pengawasan tata kelola Pertamina agar tidak terjadi hal serupa dengan mantan komisaris yang baru-baru ini mengkritik adanya dugaan korupsi, padahal kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak berwenang.
“Saya justru mempertanyakan, mengapa mereka baru bicara setelah kasus terungkap? Jika mereka memiliki informasi, mengapa tidak diungkapkan sejak dulu?” ujarnya.
Ia juga mengkritik sikap mantan komisaris yang menikmati fasilitas dan gaji selama menjabat, namun kini justru mengkritik Pertamina.
“Mereka menikmati fasilitas dan gaji sebagai komisaris, tetapi kenapa baru sekarang bersuara? Padahal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tugas komisaris adalah menjaga kepentingan pemegang saham agar tetap sesuai dengan aturan,” tegasnya.
“Apakah ini hanya sekadar mencari perhatian? Mereka menerima semua fasilitas dan gaji, tetapi sekarang justru mengkritik,” tambahnya.
Sebagai penutup, Mulyadi mengingatkan Pertamina untuk menjaga kepercayaan masyarakat. “Kami mendukung upaya rebranding dan komunikasi publik yang lebih baik. Mengingat pentingnya peran Pertamina dalam perekonomian nasional, gangguan dalam pengadaan dan distribusi energi bisa berdampak pada perekonomian kita,” tutupnya.
