Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meminta pemerintah daerah untuk tidak boros dalam melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Bima mengatakan, anggaran PSU harus ditekan hingga seminimal mungkin, misalnya dengan cukup mengeluarkan anggaran hanya utnuk kegiatan-kegiatan pokok.
Menanggapi hal itu Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyatakannya agar APBD yang digunakan untuk PSU Pilkada 2024 dapat dihemat seefisien mungkin. “Tentu dengan catatan bahwa hal-hal substansial terkait penyelenggaraan PSU tidak boleh mengurangi bobot kualitas dari PSU itu sendiri,” ujarnya dalam rekaman suara kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Selasa (4/3/2024).
Menurutnya, ada beberapa unit cost yang bisa dikurangi, misalnya Biaya Hibah Keamanan TNI dan Polri. Hal itu berdasarkan kesepahaman bahwa di tengah efisiensi ada sebuah semangat gotong-royong dari berbagai elemen negara.
Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini juga mengimbau KPU dan Bawaslu untuk merasionalisasiksn honorarium petugas adhock, baik itu yang berada di bawah KPU, PPK, Bawaslu, pengawas desa, pengawas TPS, dan sebagainya.
“Sementara, hal substansial seperti pencetakan surat suara, pengadaan TPS (tempat pemungutan suara), termasuk rekapitulasi harus diberikan support anggaran. Hal itu semata agar penyelenggaraan PSU tidak cacat prosedur, sehingga ada kemungkinan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) kembali,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang berlangsung pada Senin (24/2/2025), dengan seluruh sembilan Hakim Konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.
Dilansir dari laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024. Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang.
