Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti urgensi pengawasan terhadap kawasan hutan yang telah dicabut izinnya. Hal iyi guna mencegah maraknya praktik illegal logging dan perambahan hutan yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kehutanan beberapa waktu lalu, ia menegaskan bahwa pencabutan izin 18 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mencakup 526.144 hektar harus diikuti dengan pengawasan ketat agar tidak menjadi lahan yang rentan terhadap eksploitasi ilegal.
“Pemerintah tidak boleh sekadar mencabut izin tanpa langkah tegas untuk mengamankan kawasan tersebut. Deforestasi ilegal terjadi karena lemahnya pengawasan, sehingga harus ada mekanisme kontrol yang lebih ketat,”ujar Saadiah dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (2/3/2025).
Diketahui, sebanyak 17 PBPH dicabut karena tidak melakukan pemanfaatan hutan sesuai aturan, sementara 1 PBPH secara sukarela mengembalikan izinnya kepada negara. Namun, pasca-pencabutan ini, belum ada kepastian mengenai rencana pemanfaatan kawasan yang dikembalikan, termasuk bagaimana melindungi hutan dari eksploitasi pihak tidak bertanggung jawab.
Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan, bahwa dalam Raker, Komisi IV DPR RI telah meminta Kementerian Kehutanan untuk memprioritaskan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat adat dan lokal, mengingat banyak komunitas sekitar hutan yang bergantung pada sumber daya hutan untuk kehidupan mereka. Saadiah menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian dari strategi pengelolaan pascapencabutan izin.
“Hutan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keberlanjutan dan hak masyarakat adat. Jangan sampai mereka justru tersingkir akibat lemahnya pengawasan,” tambah Legislator Asal Maluku ini.
Selain itu, Saadiah mendukung upaya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan perusakan hutan serta pelaku illegal logging yang sering kali beroperasi tanpa hambatan akibat lemahnya kontrol pemerintah. Ia juga meminta peningkatan koordinasi antara Manggala Agni, aparat penegak hukum, serta masyarakat lokal dalam menjaga kawasan hutan.
“Penegakan hukum harus lebih efektif. Jangan sampai kawasan yang dicabut izinnya justru semakin terbuka bagi pembalak liar yang merusak ekosistem,” tegasnya.
“Saya mengingatkan kembali, bahwa saat ini masih terus meningkat ancaman deforestasi dan perubahan iklim. Saya menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengamankan kawasan hutan dari eksploitasi ilegal serta memastikan pemanfaatannya berpihak pada masyarakat lokal,” tutup Saadiyah Uluputty.
