Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi masukkan dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) terkait pemenuhan formasi dan pengembangan karir dosen. Hal itu terkait implementasi PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Perguruan Tinggi.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan MRPTNI yang membahas berbagai isu strategis terkait pendidikan tinggi, termasuk upaya riviu peraturan perundang-undangan, kebijakan alokasi anggaran pendidikan di Ruang Rapat Komisi X, Gedung DPR RI, Kamis (27/2/2025).
“Masukan dari MRPTNI yang akan menjadi bahan rujukan dalam rapat dengan pemerintah ke depan,” katanya
Dalam rapat yang dihadiri oleh 22 rektor dari berbagai PTN di seluruh Indonesia, MRPTNI juga mengusulkan pemetaan prioritas program PTN. “Komisi X mendukung usulan MRPTNI mengenai pemetaan prioritas program PTN, yang menekankan bahwa penyelenggaraan pembelajaran harus menjadi prioritas utama. Selain itu, Kami (Komisi X) juga mendorong relaksasi blokir efisiensi pada program/kegiatan prioritas utama dalam anggaran operasional pendidikan tinggi, termasuk BOPTN, PNBP/BLU, serta belanja operasional lainnya,” tuturnya.
Dalam aspek kesejahteraan tenaga pendidik, Legislator Fraksi Golkar itu mendesak pemerintah untuk memenuhi hak Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen di PTN sesuai dengan status otonomi masing-masing, dengan mengedepankan asas keadilan dalam peningkatan kesejahteraan dan kinerja dosen.Hetifah juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antar kementerian guna memastikan harmonisasi regulasi dalam bidang pendidikan tinggi dan ASN.
Rapat ini ditutup dengan dorongan kepada MRPTNI untuk memberikan data dan masukan tertulis terkait isu strategis pendidikan tinggi, yang akan menjadi bahan dalam revisi undang-undang di bidang pendidikan yang tengah disusun oleh Panja Revisi UU Sisdiknas di Komisi X DPR RI yang diketuai oleh Hetifah sendiri.
