Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mohamad Hekal, menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang berdampak positif terhadap hasil (outcome) tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI bersama Wakil Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI Kiki Verico, serta Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Hekal meminta agar pembahasan efisiensi tidak disalahartikan sebagai upaya kontraksi ekonomi. Ia juga mendorong adanya kolaborasi untuk memastikan efisiensi menghasilkan manfaat yang maksimal. “Mungkin Pak Kiki boleh menyampaikan kolaborasi sedikit tentang efisiensi yang berdampak kepada outcome yang lebih bagus, karena itu sebetulnya tujuan yang ingin kita capai. Bukan niatannya adalah untuk kontraksi ataupun malah manipulasi,” ujar Hekal.
Dalam kesempatan tersebut, Hekal juga mengoreksi pernyataan Esther Sri Astuti terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya dalam konteks kenaikan pajak. Ia menegaskan bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bukan jasa pendidikan dan kesehatan.
“Saya harus koreksi juga, Ibu Esther, karena saya nggak mau narasi yang tadi Ibu sampaikan malah cenderung menyebar lagi. Ibu menyebut soal PPN, PPN yang dinaikkan kan hanya yang terkena PPnBM tadi, jangan disebut lagi soal jasa sekolah, jasa kesehatan, karena itu nggak ada. Nanti malah ada demo-demo lagi,” tegasnya.
Hekal juga menyoroti kebiasaan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran, terutama dalam hal belanja negara yang sering kali tidak produktif. “Saya ini sebelum jadi anggota DPR sering geli sendiri. Kok di bulan-bulan tertentu pemerintah suka buang-buang duit buat ngorek-ngorek aspal, ngorek-ngorek trotoar. Barang yang nggak perlu-perlu dikerjain melulu,” ujarnya.
Terkait kebijakan investasi, Hekal menyoroti langkah pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurutnya, Danantara akan menjadi instrumen penting dalam mengelola aset negara lebih efisien dan menarik investasi global.
“Baru saja kita menyaksikan dibentuknya Danantara. Ini langkah kita untuk take charge dalam investasi. Daripada tiap tahun kita dengar menteri investasi cerita mau naikin investasi sekian-sekian, sekarang kita ambil peran. Jangan terus-terusan mengemis investasi dari luar,” kata Hekal.
Ia menegaskan bahwa salah satu kunci kesuksesan Danantara adalah memastikan BUMN tetap konsisten dalam menyumbang dividen bagi negara. “Kalau dulu kesulitan uang, BUMN harus jual aset. Sekarang nggak ada cerita itu lagi. Malah kalau bisa, aset apa yang bisa kita beli? Aset yang bisa generating karena kita ingin BUMN ini terus berkontribusi,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Hekal optimistis bahwa kebijakan efisiensi dan strategi investasi yang diterapkan pemerintah akan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
