Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dalam pembentukan Dewan Insinyur sebagai bentuk legitimasi insinyur Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
Menurutnya Dewan Insinyur sebelumnya memang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang, namun hingga kini masih belum terlaksana. Ia mengatakan Komisi X DPR RI siap untuk membantu agar pembentukan Dewan Insinyur berjalan dengan baik sesuai dengan UU yang berlaku.
“Sebenarnya Dewan Insinyur itu sudah diamanatkan dalam UU namun hingga kini masih belum terlaksana, dengan tidak adanya Dewan Insinyur itu dampaknya bagaimana dan apa yang bisa kami lakukan agar pembentukan ini berjalan dengan baik”, tuturnya dalam rapat dengan PII, PGRI dan PDHI di Gedung Parlemen, rabu (26/2/2025).
Hetifah meyakini keputusan yang digagas Menteri Brian Yuliarto merupakan wujud konkret dari konektivitas antara dunia riset dengan dunia pendidikan tinggi. “Sudah menjadi tugas kami untuk membantu dan melindugi program keinsinyuran yang tengah digagas”, ungkapnya.
Seperti yang diketahui, pembentukan dewan insinyur Indonesia sudah diatur dalam peraturan presiden (pasal 35 UU 11/2014). Namun, hingga saat ini DII belum dibentuk oleh pemerintah sebagaimana amanat yang diberikan UU.
Padahal DII sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 harus dibentuk paling lambat satu tahun terhitung sejak UU tersebut diundangkan (pasal 55 UU 11/2014).
