Anggota Komisi V DPR RI Bakri menyoroti masalah utama yang hingga kini menghambat kelancaran proyek jalan Tol Trans Sumatera, yaitu pembebasan lahan, khususnya di ruas Palembang-Desa Betung Muaro Jambi. Hal ini ia sampaikan kepada koranmerdeka.co saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/2/2025).
“Setelah berbicara dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PU, dan Hutama Karya, kami menemukan bahwa kendala utama ada pada pembebasan lahan. Masalah ini cukup rumit, tetapi harus segera diselesaikan agar proyek tol ini bisa berjalan lancar,” ujar Bakri.
Meskipun masalah pembebasan lahan menjadi penghambat utama, Legislator Dapil Jambi tersebut menegaskan bahwa dari segi konstruksi, Hutama Karya telah siap melanjutkan pekerjaan. Namun, tantangan lain yang muncul adalah adanya sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Hal ini membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup agar masalah tersebut dapat diatasi.
Politisi Fraksi PAN tersebut berharap proyek tol lainnya, seperti Tol Palembang-Betung-Jambi-Kerengat, bisa terealisasi sesuai target. “Kami berharap Tol Palembang-Betung-Jambi bisa selesai pada 2026, dan selanjutnya dilanjutkan ke Pekanbaru,” tambahnya.
Bakri juga menyinggung soal kualitas jalan tol yang sudah dibangun. Beberapa ruas tol yang ada saat ini, menurutnya, belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM), sehingga perlu ada perbaikan ke depannya agar dapat memberikan kenyamanan bagi pengendara.
Komisi V DPR RI berkomitmen untuk mendorong kelancaran proyek Tol Trans Sumatera, yang dianggap penting untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Sumatera. Namun, penyelesaian masalah pembebasan lahan dan koordinasi lintas kementerian tetap menjadi hal yang harus segera diselesaikan.
