Anggota Komisi V Danang Wicaksana Sulistya mengemukakan sejumlah catatan terkait keterlambatan proyek dan pengelolaan aset di sektor perkotaan. Sebab itu, dirinya membuka ruang diskusi mendalam mengenai penyebab keterlambatan pembangunan, upaya antisipasi dari berbagai pihak terkait penyelesaian proyek infrastruktur, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ia mengungkapkan keterkejutan atas lamanya waktu yang diperlukan untuk mengerjakab proyek konstruksi Bendungan Meninting yang seharusnya diselesaikan dalam rentang waktu ideal. “Saya agak kaget pada saat sebenarnya proyek (Bendungan Meninting) adalah sekitar 4 tahun (2020-2024) tapi ada keterlambatan yang bisa diulik dari semenjak adanya alasan cuaca ekstrem atau proses perizinan yang tidak berjalan sesuai jadwal,” ujar Danang saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Meninting, Lombok Barat, NTB, Jumat (21/2/2025).
Menurutnya, selama periode empat tahun tersebut, seharusnya ada upaya antisipasi dari Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) yang lebih maksimal. Di sisi lain, ia juga mempertanyakan soal koordinasi dan kesiapan semua pihak yang terlibat, mulai dari pelaksana lapangan, dan pengawas.
“Masa tidak ada antisipasi dari pihak-pihak yang ada supaya proyek ini selesai. Saya sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi,” ucapnya.
Selain masalah teknis, Danang juga mengaitkan keterlambatan dengan potensi permasalahan pendanaan dan peran mitra lokal. Adanya keterlambatan ini, ia menilai ada proses administratif dan alokasi dana terkendala sehingga berdampak langsung penyelesaian kerja proyek tersebut.
Maka dari itu, menutup pernyataannya, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menekankan pentingnya dialog lanjutan dan evaluasi mendalam terkait semua hambatan, khususnya penyelesaian proyek Bendungan Meninting. Sebab, baginya, penting supaya bisa memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai rencana, transparan, dan akuntabel.
Tidak hanya itu saja, dirinya berharap agenda ini membuahkan solusi konkrit baik dari sisi teknis maupun manajerial, serta mendorong keterbukaan informasi dalam pelaksanaan proyek di Indonesia.
