Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengingatkan dengan adanya efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diharapkan tetap jaga dan tingkatkan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat agar tidak terganggu.
“Kita ingin memastikan pengalokasi dan pendistribusian anggaran benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan, keadaan yang sesungguhnya, dan benar-benar sesuai dengan prioritas. Kita harus memastikan bahwa adanya efisiensi ini pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik tidak terganggu,” jelas Zulfikar kepada Parlementaria di tengah pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke provinsi DIY, Rabu (19/2/2025).
Lebih lanjut menurut legislator Partai Golkar tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan sebuah stimulus ekonomi yang memiliki dampak multiplier effect yang tidak hanya berdampak pada pelayanan publik tapi juga pada dunia usaha dan padat karya. Maka ia menekankan perlu juga adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak efisiensi, sebagai bentuk solusi agar tidak memperburuk keadaan.
“Kita juga harus bisa menjelaskan ke masyarakat, yang selama ini merasakan manfaatnya dari anggaran yang sudah ada, terus mengalami pemotongan, bagaimana?. Yang jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah itu memang ada hikmahnya, itu bagaimana solusinya, ini perlu dipikirkan bersama. Mudah-mudahan hanya terjadi pada tahun ini. Tahun depan kita maksimalkan lah, kita minta agar pemerintah mampu meningkatkan pendapatan,” ujar Zulfikar.
Maka penting menurutnya Pemda DIY untuk dapat melakukan alokasi pendistribusian anggaran yang lebih tepat dan fokus terhadap alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik. “Kalau pengalokasian pendistribusian anggaran yang lebih tepat, itu kita setuju. Sesuai dengan senyatanya, sesuai dengan sesungguhnya, itu kita setuju dan kita dukung,” pungkasnya.
