Wakil Ketua Badan legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan dalam waktu dekat, Baleg DPR RI akan mulai membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada. Ia mengatakan Badan Legislasi akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU pada 3 Maret 2025 mendatang.
“Tiga Maret kami sudah agendakan, memulainya dengan RDPU. Meminta masukan dari beberapa stakeholder yang kami anggap penting untuk memberi masukan,” kata Doli kepada awak media pada Selasa, (18/2/2025).
Doli menyebut, revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota itu akan dibahas dari awal. Bukan secara carry over atau melanjutkan pembahasan di era DPR sebelumnya. Sebab, dinamika mengenai Pilkada telah berubah dari pembahasan pada 2024 lalu.
“Memang sudah ada arahan dari pimpinan DPR untuk Baleg memulai membicarakan revisi UU Nomor 10 Tahun 2016. Menurut kami di Baleg, itu tidak bisa lagi carry over,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Adapun opsi seperti Pilkada lewat DPRD adalah salah satu hal yang akan dibahas nantinya. “Kalau kami mulai pembahasan dari awal, semua bisa jadi opsi,” ujarnya.
Pembahasan mengenai RUU Pilkada kembali mencuat awal 2025. Komisi II DPR sempat menyatakan bakal membahas RUU Pilkada dalam rapat kerja bersama mitranya. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan revisi UU Pilkada bakal disinggung dalam raker tersebut. Namun pembahasan RUU tersebut akhirnya direncanakan bergulir lewat Baleg berdasarkan arahan dari pimpinan DPR RI.
