Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro membahas laporan kinerja BPDP Tahun 2024 serta sejumlah kebijakan strategis terkait pengelolaan dana perkebunan.
”Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Direktur Utama BPDP terkait pengelolaan dana perkebunan yang dilakukan secara pruden, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan memenuhi aspek akuntabilitas,” kata Fauzi saat membacakan kesimpulan rapat, Senin (17/2/2025).
Selain itu, lanjut Fauzi, BPDP juga menyampaikan berbagai langkah strategis dalam menjalankan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), termasuk penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, serta pendampingan aktif kepada petani sawit, kelapa, dan kakao.
Dalam aspek penyaluran insentif biodiesel, BPDP menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, BPDP memastikan bahwa insentif ini memberikan dampak positif terhadap ketahanan energi nasional.
”BPDP berkomitmen untuk mempertajam output dari berbagai program, termasuk penelitian dan pengembangan, penguatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) guna mendukung industri sawit yang berkelanjutan. BPDP juga tengah mempersiapkan peta jalan pengelolaan dana dan kebijakan hilirisasi komoditas kelapa sawit, kelapa, dan kakao untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Dukungan terhadap riset kelapa sawit, kelapa, dan kakao menjadi perhatian utama dalam pertemuan ini. ”BPDP akan terus mendorong pengembangan pusat riset pembibitan ketiga komoditas tersebut guna meningkatkan produktivitas dan daya saing industri perkebunan di Indonesia,” sambung Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Sebagai tindak lanjut, Komisi XI DPR RI dan BPDP sepakat untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut mengenai insentif biodiesel dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) berikutnya. Rapat ini, kata Fauzi, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang semakin memperkuat pengelolaan dana perkebunan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani di Indonesia.
