Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (13/2/2025). Dipimpin oleh Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, kunjungan tersebut dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 sekaligus menyerap aspirasi terkait revisi Paket UU Politik yang di dalamnya mencakup Pemilu dan Pilkada.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalbar, Komisi II menyoroti sejumlah isu krusial. Di antaranya terkait realisasi anggaran Pemilu, netralitas, profesionalitas dan perlindungan penyelenggara Pemilu, netralitas pejabat Kepala Daerah, pengawasan Bawaslu hingga sengketa proses Pemilu di Kalbar.
Komisi II pun mengapresiasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kalbar. Irawan menyebut, hal itu tidak terlepas dari peran penyelenggara Pemilu, dibuktikan dengan diterimanya hasil Pemilu dan Pilkada di wilayah tersebut dengan hanya satu kasus sengketa Pilkada dan sudah mendapat putusan dismissal oleh Mahkamah Agung (MK) .
“Itu berarti bahwa Pilkada di Kalimantan Barat yang berlangsung pada 2024, itu berlangsung relatif sudah sangat baik,” ucapnya di sela-sela kunjungan tersebut.
Namun demikian, Legislator Fraksi Golkar itu memberi catatan bagi penyelenggaraan Pilkada di Kalbar, seperti masih rendahnya partisipasi Pilkada yang hanya sebesar 67,9 persen dibanding rata-rata nasional di mana dari 3.956.969 daftar pemilih tetap (DPT) hanya 2.694.951 masyarakat yang menggunakan hak suaranya.
Dalam hal ini ia pun menyampaikan bahwa berbagai permasalahan dan kondisi yang terjadi menjadi concern dan bahan evaluasi Komisi II DPR terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kalbar. “Hal-hal yang disampaikan tersebut itu akan menjadi evaluasi kita dalam penataan kerangka regulasi penyelenggaraan Pemilu,” pungkasnya.
