Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi menyoroti pentingnya penerapan program BBM Satu Harga di seluruh daerah, terutama di wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau. Menurut Mulyadi, program yang sebenarnya telah dirancang sejak lama ini bertujuan agar masyarakat di daerah yang jauh dari Stasiun Pengisian Penyalur Umum (SPBU) tidak harus membeli bahan bakar dengan harga tinggi dari pengecer.
Di banyak daerah terutama yang terletak di pelosok, Mulyadi mengungkapkan masyarakat terpaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga jauh lebih mahal. Hal ini ditegaskannya tentu tidak adil, karena mereka harus menanggung biaya transportasi yang besar hanya untuk membeli bahan bakar.
“Ya memang ini sudah program dari dulu ya, BBM Satu Harga. Banyak daerah-daerah tertentu, daerah yang jauh dan bahkan tidak ada SPBU, mereka kan beli dari pengecer, itu harganya sangat mahal,” ujar Mulyadi dalam wawancara dengan Parlementaria usai RDP Komisi XII DPR RI dengan Kepala BPH Migas yang digelar di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Terkait hal itu, Mulyadi mengusulkan bagi daerah yang belum memiliki SPBU seperti di Kecamatan Kapur Sembilan yang baru saja menerima program BBM Satu Harga, solusi yang ditempuh adalah dengan mendirikan SPBU Mini. Inisiatif tersebut memungkinkan masyarakat setempat untuk memperoleh BBM dengan harga yang setara dengan harga nasional, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke SPBU terdekat.
“Kalau enggak salah, SPBU ada di pangkalan untuk waktu yang sangat lama. Tentu mereka tidak mungkin hanya untuk membeli BBM yang hanya sekian liter, pergi ke tempat yang jauh yang menghabiskan sekian liter. Jadi kami sampaikan tadi, kita segera meminta kepala daerah untuk mengirim surat di daerah-daerah tertentu yang belum ada SPBU dan harga BBM sangat mahal untuk segera kita lakukan membuat SPBU Mini dalam rangka BBM Satu Harga tersebut,” tandasnya.
Di sisi lain, Mulyadi juga mengingatkan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi, khususnya solar, harus lebih diperkuat. Ia mencatat bahwa semakin banyak penjualan BBM yang tidak sesuai ketentuan, bahkan semakin banyak ditemukan penjualan ilegal yang merugikan negara.
Untuk itu, Mulyadi mengusulkan BPH Migas segera mengintegrasikan sistem CCTV di seluruh SPBU untuk memantau penyaluran BBM secara real-time. Dengan adanya sistem ini, BPH Migas diharapkan dapat segera mengetahui jika ada SPBU yang mematikan CCTV atau melakukan kecurangan lainnya.
“Nah ini yang menjadi perhatian kita semua, saya meminta agar segera melakukan sistem IT yang canggih ya. Tadi salah satunya integrasikan CCTV seluruh SPBU, SPBU harus punya seluruh CCTV dan setiap saat bisa dikontrol oleh BPH Migas. Dan siapa SPBU yang mematikan CCTV, maka besoknya BPH Migas langsung akan memberikan sanksi,” tandas Mulyadi.
“Sanksinya sanksi tegas, bukan hanya sekedar mereka ditutup selama satu minggu. Kita nggak ingin seperti itu, tidak ada efek jeranya. Karena keuntungannya terima jauh lebih besar dibandingkan mereka tidak berjualan selama satu minggu misalnya. Jadi itu yang perlu kami sampaikan pada rapat tadi dengan BPH Migas,” lanjut Mulyadi menegaskan.
