Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti kecelakaan truk galon air minum kemasan di Gerbang Tol (GT) Ciawi yang menewaskan 8 orang. Bakri menjelaskan, Panja ini akan membahas standardisasi jalan tol dan memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, untuk menelisik standar kendaraan yang diperbolehkan masuk ke jalan tol.
“Kita akan bicara di Panja, minimal standar jalan tol. Setelah itu, mungkin kita akan panggil BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan,” kata Bakri dalam keterangan tertulis kepada Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti kecelakaan truk galon air minum kemasan di Gerbang Tol (GT) Ciawi yang menewaskan 8 orang. Bakri menjelaskan, Panja ini akan membahas standardisasi jalan tol dan memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, untuk menelisik standar kendaraan yang diperbolehkan masuk ke jalan tol.
“Kita akan bicara di Panja, minimal standar jalan tol. Setelah itu, mungkin kita akan panggil BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan,” kata Bakri dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Bakri menilai, Panja ini akan memberikan masukan kepada perusahaan-perusahaan yang mengangkut muatan besar. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan dan evaluasi menyeluruh terkait standarisasi kendaraan dan keselamatan di jalan tol.
“Kira-kira dua atau tiga bulan lalu, kejadian serupa juga terjadi, katanya akibat rem blong. Kita juga ingin melihat nanti kendaraan-kendaraan yang bisa lewat di jalan tol, karena tentu ada aturannya,” imbuh Politisi Fraksi PAN ini.
Bakri juga menyampaikan bahwa rencana revisi Undang-Undang Lalu Lintas hingga saat ini belum tercapai. Padahal, revisi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi di Indonesia.
“Kami di DPR ingin membuat revisi Undang-Undang Lalu Lintas, tapi sampai hari ini belum tercapai. Sebenarnya, ini sudah kita agendakan,” ujarnya.
Ia mendukung pernyataan Menteri Perhubungan yang menekankan pentingnya pemberlakuan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran di sektor transportasi. “Tapi yang jelas, kami sepakat seperti apa yang dikatakan Pak Menhub. Perlu ada sanksi yang jelas sehingga ini betul-betul menjadi perhatian khusus pemerintah,” tegas Bakri.
Bakri menduga, kecelakaan truk galon di Tol Ciawi disebabkan oleh faktor kendaraan yang tidak layak jalan atau kelalaian pengemudi. Namun, ia menyerahkan penyelidikan lebih lanjut kepada tim yang telah bekerja sejak kejadian, termasuk KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi), Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kepolisian.
“Kejadian ini penyebabnya kalau bukan kendaraan, tentu manusianya. Kita serahkan kepada tim yang bekerja dari kemarin, ada KNKT, Perhubungan, Binamarga, dan Kepolisian yang terlibat,” jelasnya.
Bakri juga menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa korban kecelakaan tersebut. “Kita tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi lagi, kecelakaan yang menimpa keluarga kita kemarin malam itu,” ujarnya.
Dengan pembentukan Panja ini, DPR berharap dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa depan, sekaligus meningkatkan standar keselamatan transportasi di Indonesia. koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Bakri menilai, Panja ini akan memberikan masukan kepada perusahaan-perusahaan yang mengangkut muatan besar. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan dan evaluasi menyeluruh terkait standarisasi kendaraan dan keselamatan di jalan tol.
“Kira-kira dua atau tiga bulan lalu, kejadian serupa juga terjadi, katanya akibat rem blong. Kita juga ingin melihat nanti kendaraan-kendaraan yang bisa lewat di jalan tol, karena tentu ada aturannya,” imbuh Politisi Fraksi PAN ini.
Bakri juga menyampaikan bahwa rencana revisi Undang-Undang Lalu Lintas hingga saat ini belum tercapai. Padahal, revisi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi di Indonesia.
“Kami di DPR ingin membuat revisi Undang-Undang Lalu Lintas, tapi sampai hari ini belum tercapai. Sebenarnya, ini sudah kita agendakan,” ujarnya.
Ia mendukung pernyataan Menteri Perhubungan yang menekankan pentingnya pemberlakuan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran di sektor transportasi. “Tapi yang jelas, kami sepakat seperti apa yang dikatakan Pak Menhub. Perlu ada sanksi yang jelas sehingga ini betul-betul menjadi perhatian khusus pemerintah,” tegas Bakri.
Bakri menduga, kecelakaan truk galon di Tol Ciawi disebabkan oleh faktor kendaraan yang tidak layak jalan atau kelalaian pengemudi. Namun, ia menyerahkan penyelidikan lebih lanjut kepada tim yang telah bekerja sejak kejadian, termasuk KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi), Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kepolisian.
“Kejadian ini penyebabnya kalau bukan kendaraan, tentu manusianya. Kita serahkan kepada tim yang bekerja dari kemarin, ada KNKT, Perhubungan, Binamarga, dan Kepolisian yang terlibat,” jelasnya.
Bakri juga menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa korban kecelakaan tersebut. “Kita tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi lagi, kecelakaan yang menimpa keluarga kita kemarin malam itu,” ujarnya.
Dengan pembentukan Panja ini, DPR berharap dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa depan, sekaligus meningkatkan standar keselamatan transportasi di Indonesia.
